Dosen FH UBK: UU KPK Hasil Revisi Jelas Khianati Cita-cita Pendiri Bangsa

  Rabu, 05 Februari 2020   Widya Victoria
Ilustrasi (Antarafoto)

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadi senjata untuk memperlemah fungsi lembaga antirasuah itu. 

Begitu dikatakan dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Azmi Syahputra saat menjadi pembicara dalam Cangkir Bung Karno (berbincang dan bertukar pikir) bertema ''UU 19/2020 tentang KPK" di Labotorium Hukum FH UBK, Jakarta Pusat, kemarin. Narasumber lainnya adalah Didik Suhariyanto.

"Masalah utamanya adalah kebanyakan penyelenggara negara masih berperilaku curang dan tidak amanah. Mereka tidak mau patuh atau takut dengan aturan, aneh kan? Padahal mereka bersumpah akan menjalankan UU dan setia pada negara Indonesia, berjanji mensejahterakan rakyat kok malah merampok uang negara?" kata Azmi. 

Menurut Azmi, para korupor itu sangat rapi mengemas modus kejahatannya. "Ini yang harus diawasi, dikendalikan, diberantas," tegasnya.

Azmi menambahkan, sejak zaman Presiden Soekarno dimulai tahun 1955, lanjut tahun 1970an era Presiden Soeharto sebetulnya sudah jelas tekad pemerintah memberantas korupsi, namun belum berhasil. Malah yang terjadi kekinian, perilaku korupsi semakin parah. 

"Bila menyitir pendapat Bung Hatta, korupsi telah menjadi membudaya, perilaku, cita cita pendiri bangsa dikhianati. Ini masalah dan penyakit utamanya bukan malah merevisi UU KPK," tuturnya. 

Ia mengingatkan, kekuasaan itu cenderung bersalah maka diperlukan satu lembaga yang kuat untuk mengendalikannya. Lembaga ini tidak boleh diintervensi siapapun dan dalam bentuk apapun. Kinerja dan kewenangannya juga tidak boleh ragu-ragu memberantas perilaku korupsi oknum penyelenggara negara. 

"Kita masih butuh KPK yang kuat dan superbody, ini fakta dan kebutuhan. Kalau ada pro kontra dalam personil KPK, peristiwa kasuistik atau  individu tertentu dalam wadah pegawainya sekalipun yang jadi hambatan bukan berarti lembaga dan kewenangan KPKnya yang dilemahkan," tegasnya. 

Kalaupun diperlukan pengawas, menurut Azmi, fungsinya dalam persetujuan kewenangan KPK menjadi kurang tepat. Ia mencermati dalam revisi UU KPK ini terselip pasal-pasal yang cenderung menimbulkan kekosongan hukum dan butuh hukum acara baru. Termasuk, jelas dia, kehadiran dewan pengawas yang masuk dalam ranah kewenangan pokok KPK. 

"Inilah tanda salah satu pelemahan KPK dengan melimpahkan atau memberikan dominasi kewenangan ada pada Dewan Pengawas. Inilah kemunduran dan sebagai deteksi bahwa UU KPK terbaru adalah arah politik hukum yang menuju pelemahan dalam pembangunan hukum," tutupnya. 

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar