LAKSI Surati DPR Tolak Wacana Penerbitan SIM, STNK, BPKB Diambil Alih Kemenhub

  Selasa, 11 Februari 2020   Widya Victoria
(LAKSI)

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM --  Wacana penerbitan SIM, STNK dan BPKB oleh Kementerian Perhubungan memancing reaksi keras dari beberapa kalangan. Wacana yang digulirkan beberapa anggota Komisi V DPR itu dinilai sarat akan kepentingan yang tidak produktif.

Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI) tegas menolak urusan SIM, STNIK, dan BPKB yang selama ini dipegang Polri dialihkan ke Kemenhub. 

Dalam surat aspirasi yang disampaikan, kemarin (Senin, 10/2/2020), kepada seluruh fraksi dan ketua Komisi V DPR, LAKSI meminta rencana revisi UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) segera dihentikan. 

"Kami curiga ada kepentingan lain di balik usulan revisi UU LLAJ ini. Apalagi pasal yang akan direvisi sangat jauh dari problem lalu lintas dan angkutan jalan yang seharusnya juga menjadi tanggung jawab para anggota DPR," kata koordinator LAKSI, Azmi Hidzaqi  kepada Ayojakarta, Selasa (11/2/2020).

LAKSI mempertanyakan pentingnya dan manfaat merevisi kewenangan Polri dalam penerbitan SIM, STNK, dan BPKB. Apalagi kemudian diusulkan menjadi kewenangan Kemenhu.

"Kami menilai, keinginan DPR RI justru bukti ketidakpahamannnya tentang UU 22/2009 atau ada pesanan dari pihak atau kelompok tertentu," tegasnya. 

Dalam UU 22/2009, kewenangan Polri yaitu mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).
Karenanya, untuk melaksanakan fungsi itu dibutuhkan registrasi dan identifikasi orang maupun kendaraan yang digunakan sebagai sarana transportasi.

"SIM adalah bukti legalitas yang diberikan negara kepada warganya, bahwa pemegang SIM itu sudah memiliki kompetensi menggunakan kendaraan di jalan raya dan memahami tentang keselamatan dirinya maupun orang lain," terangnya.

Selain bukti kompetensi, jelas Azmi, SIM juga terkait dengan proses hukum. Pengungkapan kasus lebih mudah apabila pelakunya melibatkan seorang yang telah memiliki SIM.

"Sama halnya dengan penerbitan BPKB yang merupakan identitas kendaraan yang dicatat dalam buku registrasi Polri. Selain tanda kepemilikan yang sah, juga menjadi penting dalam proses penegakan hukum," paparnya. 

Sementara untuk STNK, lanjut Azmi, bukanlah sepenuhnya kewenangan Polri. Polri hanya memastikan identitas kendaraan dan pemiliknya sesuai dengan yang tercatat di buku register sehingga hak kepemilikan menjadi sah. 

Banyak kasus yang diungkap Polri berdasarkan identitas kendaraan yang tertera dalam buku registrasi. Sementara jumlah dan tempat penyimpanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sepenuhnya adalah kewenangan Pemprov.

"Kami mempertanyakan apakah Komisi V DPR sudah melakukan penelitian sehingga memiliki gambaran kesulitan apa yang muncul untuk memenuhi pendapatan daerah dari sektor PKB, apabila Polri tidak ikut dalam proses penerbitan dan perpanjangan masa berlaku STNK," ujarnya. 

Menurut Azmi, selama ini rakyat sudah cukup percaya dengan pengelolaan SIM, STNK dan BPKB yang diterbitkan oleh kepolisian. Di samping itu juga tidak perlu pemborosan anggaran lagi untuk mengalihkan penerbitan surat kendaraan kepada Kemenhub. Ia menyarankan, biaya tersebut lebih baik dialihkan ke sektor pelayanan publik lainnya. Sementara Polri saat ini sudah banyak melakukan inovasi dalam pelayanan serta kualitas keamanan penerbitan surat berkendaraan dapat dijamin kecepatan dan akurasinya. 

  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar