Yamaha

Pemerintah Dituduh Bohong Soal BBM Satu Harga

  Kamis, 13 Februari 2020   Aldi Gultom
Walau terus menuai pro-kontra dan dianggap ilegal, bisnis penjualan bahan bakar minyak (BBM) eceran berbentuk stasiun pengisian bahan bakar mini (Pertamini) semakin marak di tengah masyarakat. (Ilustrasi/Okezone)

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Klaim Presiden Jokowi berhasil menetapkan BBM satu harga secara nasional tidak sepenuhnya benar. 

Faktanya, harga BBM masih berbeda-beda di beberapa wilayah. Semakin jauh suatu wilayah dari SPBU maka semakin mahal harga jual BBM yang berlaku. 

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, mengatakan, fakta tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat antara Komisi VII DPR RI dengan BPH Migas di Gedung Nusantara 1 DPR, Senayan, Jakarta Pusat, kemarin.

Ia meminta Pemerintah Pusat jujur mengenai klaim BBM satu harga. Dia juga menyerukan kepada BPH Migas untuk meningkatkan pengaturan hilir migas secara lebih terpadu agar klaim tersebut bukan sekadar janji kosong. 

Mulyanto minta Pemerintah melalui BPH Migas melakukan intervensi dengan berbagai pendekatan agar kebijakan BBM satu harga dapat terwujud. Salah satunya dengan mendorong tumbuhnya lembaga penyalur BBM kecil, termasuk sub-penyalur dan SPBU mini.

"Kasihan masyarakat miskin di wilayah terluar, terdepan dan terpencil atau 3T. Sudah sulit dapat BBM, harganya mahal pula," tegas Mulyanto. 

Dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas 170 lembaga penyalur BBM satu harga, BPH Migas perlu menambah jumlah jaringan penyaluran Menurutnya, jumlah jaringan penyalur yang ada sekarang masih terlalu sedikit. 

"Cakupan wilayah yang harus dilayani sangat luas. Jumlah kecamatan di wilayah 3T saja ada sekitar 1.600 kecamatan. Belum lagi kecamatan di wilayah lain yang tidak termasuk 3T tapi masih sulit akses kegiatan perekonomian," ujar Mulyanto. 

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar