Yamaha

Telat, Jangan Paksakan Bahas RUU Cipta Lapangan Kerja di DPR

  Jumat, 14 Februari 2020   Widya Victoria
Ratusan buruh menolak omnibus law yang dinilai hanya menguntungkan pengusaha dan investor serta merugikan pekerja di Indonesia. (dok Antara Foto/Akbar Nugroho Gumay)

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Berbulan-bulan ditunggu, draf RUU Cipta Lapangan Kerja (CLK) kini baru beredar di masyarakat. Terlalu dipaksakan jika harus masuk ke prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Sekjen OPSI) Timboel Siregar menyampaikan, sejak awal draf RUU CLK cenderung ditahan dan tak diberikan kepada masyarakat.

“RUU Cipta Kerja sudah beredar di masyarakat. Merebak secara massif. Ini yang ditunggu selama ini. Yang selama ini dirahasiakan oleh pemerintah,” ujar Timboel di Jakarta. 

Selanjutnya terbit Surat Keputusan (SK) Menko Perekonomian nomor 121 yang menugaskan tim untuk membicarakan substansi RUU CLK. Di samping juga membicarakan substansi regulasi operasionalnya, seperti PP dan Perpres. 

Ada sekitar 14 Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB) yang dimasukkan di dalam tim tersebut.

“Dengan beredarnya RUU ini, tim yang ditugaskan di pasal 2 untuk membahas substansi RUU tersebut ternyata hanya basa basi. Kan RUU ini sudah masuk dan siap dibahas di DPR. Terus, tim yang ada SP/SB ini kapan lagi membahasnya?” kritik Timboel.

Menurut Timboel  yang juga koordinator Advokasi BPJS Watch, seharusnya buruh atau pekerja dilibatkan sejak awal. Kalau sekarang dinilanya sudah telat. 

“Harusnya, RUU itu ditunda dulu ke DPR. Ditunda sampai tim tersebut bekerja untuk membahas substansinya,” ujarnya.

SP/SB butuh waktu pembahasan sebelum dibawa masuk ke DPR.

“Sebab, setelah membaca RUU CLK itu, banyak substansi pasal yang harus dibicarakan terlebih dahulu oleh tim dengan keterlibatan SP/SB itu. Dengan begini, berarti SP/SB itu dijebak, seolah sudah ikut membahas dan segera dibawa ke DPR. Menurutku, SK itu basa basi saja,” pungkas Timboel.

  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar