Yamaha

Hipmi Dukung APNI Perjuangkan Kesejahteraan Penambang Nikel

  Sabtu, 15 Februari 2020   Widya Victoria
Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Mardani H. Maming (dok BPP HIPMI)

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Larangan ekspor bijih nikel yang diberlakukan per 1 Januari 2020 membuat penambang nikel dalam negeri berada dalam kondisi mati suri. 

Kondisi ini terjadi akibat rendahnya harga jual bijih nikel domestik, di mana jika penambang memaksakan untuk melakukan penambangan maka harga yang ditawarkan relatif lebih murah dari harga produksi.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Mardani H. Maming menyampaikan dukungannya kepada Asosiasi Penambang Nikel (APNI) dalam memperjuangkan harga pokok mineral (HPM) nikel di atas Free on Board (FoB) tongkang.

"Kami berharap ada kesepakatan dua belah pihak antara smelter dan penambang yang dibuatkan regulasinya oleh Menteri ESDM untuk menetapkan harga HPM. Apabila ada smelter yang dibeli harga dibawah HPM harus diberikan sanksi," ujar Maming dalam siaran persnya di Jakarta, Sabtu (15/2/2020).

Maming mengatakan, harga internasional saat ini, bijih nikel kadar 1.8 persen FoB Filipina antara 59-61 dolar AS/wet metric ton (wmt). Dengan begitu, jika pemerintah mengajukan harga jual bijih nikel domestik kadar 1.8 persen FoB sebesar 38-40 dolar AS/wmt masih dinilai wajar. 

"Jika kita bandingkan dengan harga internasional tentu tidak memberatkan kedua pihak baik smelter maupun penambang," ujarnya.

Maming meminta Kementerian ESDM mewajibkan kepada penambang yang kadar 1,7 persen, yang dilarang ekspornya bulan Januari 2020 lalu. 

"Karena ada larangan ekspor, maka Kementerian ESDM mewajibkan barang penambang diterima oleh smelter lokal yang kadarnya 1.7 persen," ujar Maming.

Untuk saling menjaga kualitas barang, mantan Bupati Tanah Bumbu itu pun menyarankan penambang dan smelter menunjuk masing-masing surveyor yang terdaftar di Kementerian ESDM sehingga tidak merasa dicurangi satu sama lainnya.

  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar