Yamaha

Omnibus Law Berpotensi Menciptakan Negara Otoriter

  Senin, 17 Februari 2020   Editor
(Repro)

Di tengah suasana orang ramai ramai membunuh kebenaran, ramai-ramai ingin berkuasa atau menjadi bagian dari kekuasaan (bahkan lawan politik utama pun/capres ikut-ikut ingin berkuasa), suasana mengarah pada kekuasaan yang mengerucut pada satu sudut tertentu dan bergerak kearah otoritarianisme.

Keinginan dan dorongan orang merapat pada kekuasaan bahkan ketakutan berbeda pandangan dengan kekuasaan merundung hampir semua orang, tidak hanya politisi juga para profesional dan aktivis civil society. Tentu saja hal ini bukan tanpa sebab, paradigma hukum menjadi alat kekuasaan telah menjadi faktor utama bagi mereka merasa ketakutan dan beramai-ramai merapat dan masuk dalam kekuasaan. 

Realitas sosial, politik, ekonomi dan hukum menjadi rahasia umum, laporan-laporan hukum yang dilakukan oleh kelompok /orang yang tergabung dengan koalisi kekuasaan lebih ditanggapi dan direspon oleh aparat penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan) ketimbang laporan dari sebelahnya lawan politik dan bukan koalisi. Bahkan sampai sampai lembaga KPK yang independen produk reformasi bersama Mahkamah Konstitusi juga dikebiri.

Perselingkuhan antara Presiden dengan DPR di masa akhir periode 2019 telah mengkebiri KPK dr sebuah lembaga independen menjadi lembaga bagian dr eksekutif dibawah Presiden. Inilah yang menjadi faktor lahirnya ketakutan-ketakutan dari para aktivis, politisi bahkan profesional dan aktivis masyarakat sipil yang sebagian besar berusaha merapat pada kekuasaan, hanya mereka yang berakal sehat yang masih betani berada di luar dan berbeda dengan kekuasaan.

Suasana ini kemudian juga mendorong susana "ketakutan" yang hegemonial tidak berani dan takut berbeda dari mereka yang berada dalam kekuasaan, sehingga gagasan-gagasan yang secara ekonomis, politis bahkan akal sehat prioritas, berjalan mulus tanpa pendapat berbeda seperti: pembangunan infrastruktur yang sekaligus selain menciptakan hutang luar negeri yang besar juga mengubah struktur kepemilikan aset yang justru beralih pada asing. Demikian halnya ide pindah ibukota yang pasti akan mengeluarkan biaya yang besar seharusnya dapat dialihkan pada program-program mengatasi kemiskinan dan kesejahteraan rakyat. Begitu juga ide pembuatan terowongan silaturahmi antara masjid Istiqlal dengan gereja Katedral yang secara nyata juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit dibandingkan manfaatnya.  Ini semua berjalan dengan mulus dan sama sekali tidak ada perbedaan pendapat dalam koalisi kekuasaan, bahkan yang ada justru pujian yang mengarah pada langkah-langkah mencari muka. Kasihan Presiden semakin tersudut pada satu posisi yang potensial akan menjadi otoriter.

Omnibus Law juga akhirnya muncul tidak hanya sebagai gagasan tapi juga sudah terjebak menjadi sebuah indikasi tindakan yang otoritarian. Lihat saja pernyataan Presiden yang meminta kepada TNI dan Polri  untuk mengatasi (diksinya mendekati) mereja yang tidak setuju pada Omnibus Law. Demikian halnya soal waktu pembahasan di DPR yang meminta dibahas dalam waktu singkat dengan "menantang" (memaksa?) DPR untuk menyelesaikan dalam satu dua bulan ke depan (Presiden punya pengalaman merevisi UU KPK hanya kurang lebih dua minggu).

Tidak hanya itu, Omnibus Law yang tujuannya baik yaitu mencipta dan memperluas lapangan kerja (UU Cilaka) sangat potensial menjadi sebuah produk regulasi yang justru potensial dapat merugikan hukum dan dunia kerja itu sendiri. Investasi adalah menjadi kebutuhan setiap negara didunia untuk mengehar dan menaikan pendapatan perkapita penduduknya yang juga mengindikasikan sebuah negara maju, tetapi juga seharusnya tidak dilakukan dengan mengenyampingkan nilai-nilai universal, aturan dan kepentingan sumber daya alam ke depan.

Beberapa indikator yg melahirkan potensi Omnibus Law ini melahirkan kemudharatan, antara lain:

- dari sudut sistem hukum Indonesia cenderung menganut civil law, sedangkan Omnibus Law merupakan tradisi Common Law, sehingga dalam penyusunannya dibutuhkan keterbukaan, kehati-hatian dan partisipasi masyarakat, sehingga tidak menimbulkan konflik hukum yang tidak produktif:

- yan paling mengecewakan justru isi pasal 170 RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang pada intinya menentukan "Pemerintah Pusat" berwenang mengubah UU Omnibus Law ini tanpa mekanisme penyusunan UU. Ketentuan ini jelas melanggar konstitusi yang menentukan bahwa sebuah UU dibuat oleh  DPR dan Presiden sekalipun isinya hanya perubahan. Ketentuan ini telah mengubah paradigma pembagian kekuasaan dalam suatu penerintahan. Ketentuan ini membawa pada satu era lama yang otoriter yaitu orde baru.

Sangat mungkin Presiden Jokowi tidak mengerti isi dan substansi omnibus law sedetail itu, karena itu patut disayangkan para profesional penyusunnya telah melacurkan profesinya demi kepentingan secuil kekuasaan. Ironis.


Abdul Fickar Hadjar 
Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti 

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar