Yamaha

Dana BOS Tahap I Digelontorkan Rp 9,8 Triliun

  Senin, 17 Februari 2020   Fitria Rahmawati
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan arahan di Pemprov Jateng. dok

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM - Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kini dikirim lebih awal setelah mengalami skema perubahan dalam pengiriman. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyalurkan dana BOS Reguler Tahap I Gelombang I senilai Rp 9,8 triliun untuk 136.579 sekolah.

Dalam keterangan persnya, Senin (17/2/2020), penyaluran dana BOS ke sekolah-sekolah pada bulan Februari 2020 ini lebih cepat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang rata-rata baru masuk ke rekening sekolah pada bulan Maret dan April.

AYO BACA : Sri Mulyani: Dampak Virus Corona Mulai Terasa

Alokasi dana BOS reguler tahap I ini adalah sebesar 30 persen untuk masing-masing sekolah yang telah mendapatkan rekomendasi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nantinya, untuk Tahap II dan III akan disalurkan sebesar 40 persen dan 30 persen. Dengan perbaikan skema penyaluran tersebut, sebesar 70 persen Dana BOS nantinya dapat langsung diterima sekolah pada semester I.

Selain itu, salah satu perubahan mekanisme yang memudahkan percepatan atas penyaluran dana BOS ini adalah perubahan mekanisme penyaluran, yaitu dana BOS disalurkan secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara ke rekening sekolah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 9/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK Nonfisik.

AYO BACA : 9 Alasan Buruh Tolak Draft Omnibus Law

PMK tersebut memberikan keleluasaan fiskal bagi sekolah dalam mendukung konsep 'Merdeka Belajar' melalui perubahan periode penyaluran dan besaran penyaluran.

Di samping itu, penyaluran Dana BOS lebih akurat karena rekomendasi penyaluran berdasarkan hasil inputan sekolah sendiri melalui aplikasi dana BOS yang disediakan oleh Kemendikbud.

Dengan proses penyaluran lebih cepat ke rekening sekolah, kegiatan operasional mengajar dapat dilaksanakan dan didanai lebih cepat. Selanjutnya, sekolah dapat lebih cepat dalam menyampaikan laporan tanpa menunggu sekolah lain meskipun dalam wilayah yang sama.

Terakhir, penyaluran langsung ke rekening sekolah tetap ditatausahakan dalam APBD Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga sisi akuntabilitas tetap terjaga.

AYO BACA : Virus Korona Tak Mengganggu Suplai Produksi Komponen Honda di Indonesia

  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar