Yamaha

RUU Cipta Kerja Bukan Terobosan, Tapi Bentuk Frustrasi Pemerintah

  Selasa, 18 Februari 2020   Aldi Gultom
Anggota DPD dari DKI Jakarta, Fahira Idris. (Fahiraidris.id)

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Pasal-pasal kontroversial dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka) mulai menuai penolakan dari publik. 

Keberadaan pasal-pasal tersebut dianggap mencerminkan frustrasi pemerintah atas kemandekan ekonomi yang terjadi lima tahun belakangan ini.

Anggota DPD RI dari DKI Jakarta, Fahira Idris, mengungkapkan, draf RUU Cipta Kerja yang kini ada di tangan DPR jadi jalan pintas yang kurang pantas untuk mendatangkan investor dan menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. 

Menurutnya, kemandekan ekonomi memang butuh terobosan. Tapi, jika terobosan tersebut berpotensi merugikan rakyat kebanyakan dan mengabaikan kelestarian lingkungan hidup, geliat ekonomi bangsa tidak akan punya makna.

“Jika mencermati draf RUU ini, mengonfirmasi cara pandang pemerintah selama ini yang menganggap hak-hak pekerja dan ketentuan atau instrumen-instrumen lingkungan hidup menghambat investasi. Cara pandang seperti ini lebih mengarah ke bentuk rasa frustrasi daripada sebuah terobosan,” ujar Fahira Idris dalam keterangan persnya di Jakarta (Selasa, 18/2/2020).

Ia tegaskan bahwa hak pekerja dan lingkungan hidup merupakan bagian integral dari laju ekonomi. Jika DPR tidak responsif mendengar keresahan rakyat dan tidak kritis atas pasal-pasal kontroversial dalam RUU Cipta Kerja, maka gelombang protes bisa jadi membesar. 

Idealnya, setelah RUU Cipta Kerja ini sampai di tangan DPR, rakyat bisa tenang. Namun, jika melihat proses penyusunan draf RUU yang terkesan tertutup ditambah kengototan pemerintah yang ingin RUU ini tidak terlalu lama dibahas dan segera disahkan, tampaknya civil society harus rela meluangkan waktu dan pikirannya ikut mengawal proses pembasan RUU ini.

“Tentunya rakyat resah dan khawatir mengingat komposisi di parlemen didominasi partai pendukung pemerintah. Saya harap baik DPR maupun pemerintah tidak perlu terburu-buru apalagi kejar tayang dalam membahas RUU ini. Kuncinya dalam pembahasan nanti harus setransparan mungkin dan membuka pintu lebar-lebar atas berbagai aspirasi rakyat,” kata Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI itu.

Dari sisi pengaturan tenaga kerja, RUU Cipta Kerja dinilai tidak mencerminkan prinsip ketenagakerjaan yakni kepastian kerja, jaminan pendapatan, dan jaminan sosial. Bahkan beberapa pasalnya dinilai menghilangkan kesejahteraan yang selama ini sudah didapatkan buruh. 

Sedangkan penghapusan izin lingkungan demi memperlancar investasi berpotensi merugikan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang akibat kerusakan lingkungan hidup yang jadi penyangga utama ekonomi bangsa.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar