Hanya 27 Persen Perusahaan yang Bayar Pesangon Sesuai UU Ketenagakerjaan

  Kamis, 20 Februari 2020   Khoirur Rozi
Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziah. (Ayojakarta.com/Khoirur Rozi)

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyebut kepatuhan perusahaan untuk memenuhi pembayaran kompensasi PHK atau pesangon sesuai peraturan sangat rendah. 

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, pada 2019 kemarin hanya 27 persen perusahaan yang membayar pesangon sesuai ketentuan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Dari sekitar 536 persetujuan bersama (PB) pemutusan hubungan kerja, yang memenuhi pembayaran kompensasi sesuai dengan ketentuan UU 13/2003 hanya sekitar 147 persetujuan bersama atau sekitar 27 persen," kata Menaker di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2020).

Sedangkan, sebanyak 384 persetujuan bersama atau sekitar 73 persen tidak melakukan pembayaran kompensasi PHK sesuai dengan UU 13/2003.

Di sisi lain, banyak perusahaan yang merasa keberatan dengan angka pesangon yang harus diberikan kepada pekerja. Menurut Menaker, pesangon di Indonesia yang mencapai 24 bulan itu jauh lebih lama dibandingkan Vietnam yang hanya 7 bulan.

"Ketika perusahaan ingin downsizing karena perusahaan merugi, perusahaan dituntut membayar kompensasi PHK yang besar. Kondisi ini yang membuat para investor kurang tertarik berinvestasi ke Indonesia," jelas Ida.

Pada akhirnya, kata Ida, perusahaan justru kerap “mengakali” dengan sistem kontrak dan outsourcing yang berpotensi melanggar hak dan pelindungan kerja.

Dengan persoalan ketenagakerjaan tersebut, maka diperlukan penataan ulang ketentuan ketenagakerjaan melalui Omnibus Law Cipta Kerja. Aturan itu akan berfokus pada upaya penciptaaan lapangan kerja yang seluas-luasnya dengan tetap menjaga perlindungan bagi pekerja.

"Suasana hubungan industrial yang harmonis dan dinamis harus tetap dijaga agar kelangsungan bekerja dan kelangsungan usaha tetap dapat berjalan," ungkap Ida.

  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar