Perusahaan Jepang Tidak Puas Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia

  Kamis, 20 Februari 2020   Khoirur Rozi
Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah. (Ayojakarta.com/Khoirur Rozi)

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Survei membuktikan bahwa 55,8 persen perusahaan Jepang tidak puas terhadap produktivitas tenaga kerja Indonesia.

Hal itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dalam rapat konsolidasi dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan tingkat Provinsi se-Indonesia. Menurut Ida, perusahaan-perusahaan Jepang merasa upah minimum yang dibayarkan kepada buruh Indonesia tidak sesuai dengan hasil kerjanya.

"Untuk itu, perusahaan Jepang berharap agar pemerintah Indonesia bisa melakukan pengendalian upah minimum," kata Ida di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2020).

Tingkat ketidakpuasan tersebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lain yang rata-rata 30,6 persen. Bahkan tingkat ketidakpuasan Kamboja masih 54,6 persen.

Selama periode 2015-2019, kenaikan upah di Indonesia pada sektor manufaktur mencapai US$ 98. Sedangkan Vietnam hanya US$ 51. Sementara dengan upah yang naik, tingkat produktivitas Indonesia hanya tercatat 74,4 persen dibanding Vietnam yang mencapai 80 persen.

"Untuk itu, kenaikan upah minimum yang sudah terjadi dalam 5 tahun terakhir harus memperhatikan dampak keberlangsungan manufaktur dan lapangan kerja. Ketika upah minimum provinsi terus naik, maka akan mempengaruhi kenaikan biaya operasional perusahaan dan pada akhirnya akan mendorong perusahan mengurangi jumlah pekerja," jelasnya.

Ida berpendapat, diperlukan penataan ulang ketentuan ketenagakerjaan melalui Omnibus Law Cipta Kerja. Aturan itu berfokus pada upaya penciptaaan lapangan kerja yang seluas-luasnya dengan tetap menjaga perlindungan bagi pekerja.

"Suasana hubungan industrial yang harmonis dan dinamis harus tetap dijaga agar kelangsungan bekerja dan kelangsungan usaha tetap dapat berjalan," ungkap Ida.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar