Yamaha

Anggota DPR: Deforestasi Mengancam Bila Izin Kawasan Hutan Tetap di BKPM

  Jumat, 21 Februari 2020   Widya Victoria
Ilustrasi hutan

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Izin kawasan hutan kini dikelola BKPM yang sebelumnya dikelola oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK). 

Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin setuju perizinan yang berkaitan dengan memacu iklim investasi berbagai jenis usaha, namun khusus pada izin pengusahaan hutan dan izin pinjam pakai akan sangat beresiko tinggi bila dalam waktu dekat ini BKPM mengambil alih kewenangan izin ini.

"Saat ini instrumen perlindungan kawasan hutan masih sangat rentan untuk dimodifikasi dengan berbagai cara mencari celah untuk merekayasa izin ini bisa lolos. Kerusakan hutan tropis pada tahun 2018 saja mencapai 120 ribu kilometer persegi atau setara 30 lapangan bola. Pada tahun 2019, Forest Watch Indonesia: 1,47 Juta Hektare Hutan Hilang Tiap Tahun," urai Akmal.

Politisi PKS ini sangat mengkhawatirkan bahaya deforestasi akibat regulasi perizinan pengelolaan kawasan hutan yang bukan ranah KLHK. Sejak beberapa dekade terakhir ini hutan alam di Indonesia mengalami deforestasi yang sangat serius dan menurun kondisinya baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Akmal menambahkan, pemerintah mesti mampu mengukur dan menimbang, jangan sampai demi investasi mengorbankan kelestarian lingkungan terutama hutan yang tumbuh di negara ini. "Karena hutan kita saat ini menjadi salah satu andalan dunia untuk memproduksi Oksigen untuk bumi sekaligus menyerap CO2 yang menyebabkan pemanasan global," imbuhnya.

Legislator asal Sulawesi Selatan II ini mengutip alasan pemerintah bahwa secara teknis, koordinasi untuk kajian melalui kementerian teknis. Kewenangan perizinan ada di BKPM. Menurutnya, lintas birokrasi ini akan membuat berbagai peluang apakah perbaikan sistem iklim investasi bidang kehutanan atau semakin membuat buruk iklim investasi. Namun yang tidak dapat diprediksi adalah potensi kerusakan hutan yang akan semakin besar.

"Saat ini terjadinya kerusakan hutan dipicu oleh berbagai kegiatan, seperti ilegal logging, kebakaran hutan, perambahan hutan dan pesatnya pertumbuhan penduduk yang sekaligus meningkatkan kebutuhan lahan untuk kelangsungan hidup," jelas Akmal.

Akmal mengatakan, investasi berbagai sektor yang menjadi primadona seharusnya cukup dijadikan BKPM serius menanganinya. Sektor yang menjadi primadona antara lain adalah listrik, gas, dan air dengan nilai investasi sebesar 1.350,5 juta dolar AS.

Sedangkan untuk kasus kerusakan lingkungan, lanjut dia, bila perizinan kawasan hutan tetap di BKPM akan sangat rentan terjadinya praktik-praktik manipulatif dalam mengukur dampak lingkungan, bahkan dimungkinkan pelaku usaha dapat memesan hasilnya sesuai dengan permintaan serta kebutuhan mereka demi kelancaran investasi dan menjalankan usaha.

"Saya berharap, pemerintah dapat mengevaluasi kembali perizinan kawasan Hutan di BKPM. Saya secara pribadi mengusulkan, khusus terkait perizinan kawasan hutan ini dikembalikan sepenuhnya di KLHK. Tinggal KLHK mulai semakin meningkatkan profesionalitasnya dalam menarik iklim investasi yang menarik di sektor kehutanan dengan memperhatikan dampak lingkungannya," tutupnya. 

  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar