68 Persen Warga Jakarta Khawatirkan Politik Transaksional Pemilihan Wagub

  Sabtu, 22 Februari 2020   Khoirur Rozi
Direktur Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan, Astriana B. Sinaga. (Ayojakarta.com/Khoirur Rozi)

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Sebanyak 68 persen masyarakat DKI Jakarta khawatir adanya politik transaksional dalam proses pemilihan Wagub DKI di DPRD. 

Hal itu diketahui dari survei Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) terhadap sejumlah responden di Jakarta.

Direktur LKSP, Astriana B. Sinaga, menuturkan kekhawatiran publik beralasan lantaran responden mengingat pada pengalaman di masa Orde Baru, saat pemilihan kepala daerah dilakukan DPRD.

AYO BACA : Uji Kelayakan Cawagub Dilakukan dengan Tanya Jawab Secara Terbuka

"68 persen warga memiliki kekhawatiran besar bahwa anggota DPRD DKI Jakarta akan terpengaruh politik transaksional dalam pemilihan Wagub DKI Jakarta," katanya.

Lanjut Astriana, 90 persen responden dalam survei itu mengusulkan fit and proper test secara terbuka atas calon Wagub DKI Jakarta untuk menepis kecurigaan publik. 

"Jangan sampai ada keraguan di masyarakat, apalagi tentang politik transaksional jika masyarakat tidak dilibatkan. Kemudian ada keinginan masyarakat secara mayoritas akan adanya uji publik," ungkapnya.

LKSP melakukan survei pada 9-16 Februari yang melibatkan 400 orang responden, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sebesar 4,9 persen, dengan menggunakan metode Modified Probability Sampling, yakni metode sebuah kombinasi antara probability dan non-probability sampling. Tahap pertama berdasarkan pada probability sampling dan tahap terakhir menggunakan non-probability sampling.

AYO BACA : DPRD DKI Jakarta Mengesahkan Tatib, Anies Tak Sabar Penetapan Wagub Baru

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar