Yamaha

Jatam Tolak Omnibus Law, Sudah 37 Nyawa Melayang Korban Lubang Tambang

  Minggu, 23 Februari 2020   Widya Victoria
Lokasi tenggelamnya Bayu Setiawan di Jalan Kalan Luas, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kalimantan Timur. (Jatam Kaltim)

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Penolakan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja juga disuarakan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur. Alasannya, omnibus law dikhawatirkan memperbanyak lubang tambang batubara. 

"Omnibus law Cipta Kerja yang memberi insentif dan keistimemewaan baru ijin-ijin tambang batubara, tanpa mengenal batas wilayah konsesi, sehingga akan semakin mendekati wilayah pemukiman warga dan berpotensi menciptakan lebih banyak lubang tambang baru. Ini sangat tegas kami tolak," ujar Dinamisator Jatam Kaltim, Pradarma Rupang dalam keterangannya yang diterima redaksi. 

Pradarma mengatakan, sudah bertambah lagi warga yang tewas di lubang tambang batubara. 

“Kini sudah 37 nyawa korban melayang di lubang tambang batubara. Peristiwa seperti ini dikhawatirkan akan terus terjadi di Kalimantan Timur. Untuk itu, kami menyatakan menolak omnibus law cipta kerja dan mendesak adanya proses hukum kepada perusahaan yang membiarkan lubang tambang,” kata  Pradarma. 

Dia memaparkan, pada Jumat (21/2/2020) lalu, seorang pemuda bernama Bayu Setiawan (21 tahun) tenggelam di lokasi yang diduga lubang tambang  milik PT Cahaya Energi Mandiri (CEM).

Dua rekan Bayu, Muhammad Lutfi (19) dan Febri Sudarnanto (15) menyaksikan kejadian naas itu tepatnya di Jalan Kalan Luas, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang.

Bermula pada pukul 14.00 WITA, korban dan dua rekannya tiba di lokasi tambang PT CEM untuk memancing. Mereka lantas menaiki perahu.

Jelang magrib sekitar pukul 18.25 WIT, ketiganya memutuskan pulang. "Namun niat untuk pulang terhambat, karena perahu tersangkut di batang pohon. Akhirnya mereka bertiga memutuskan berenang untuk menuju tepi lubang tambang,” Pradarma menceritakan. 

Berjarak sekitar 30 meter dari tepi, Lutfi dan Bayu mendadak lemas. Febri mencoba menolong keduanya. Sambil berenang, Febri menarik tangan keduanya. Mendekati jarak 15 meter dari tepi lubang tambang tangan Bayu terlepas.

“Tim Jatam Kaltim yang meninjau lapangan mendapati di lokasi tidak terlihat adanya papan informasi  atau pengumuman yang menjelaskan lokasi ini adalah wilayah yang berbahaya untuk dimasuki. Juga tidak terpasang pagar pembatas, serta tidak ada ada petugas dan pos jaga,” terang Pradarma. 

Tewasnya Bayu Setiawan menambah catatan kelam kasus lubang tambang yang terjadi di Kaltim. Mayoritas korban adalah anak-anak.

“Saat kami menginformasikan peristiwa ini, jasad Bayu masih belum ditemukan. Proses evakuasi oleh tim SAR masih berlangsung,” imbuh Pradarma. 

Ia menjelaskan, warga Samarinda yang tenggelam di lubang tambang PT CEM ini bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, pada 23 Mei 2015, jasad Ardi ditemukan mengapung di lubang tambang perusahaan yang sama.

Namun nasib penyelesaian atas kasus yang dialami Ardi jalan di tempat alias tanpa perkembangan. Bahkan tidak ada pelimpahan berkas perkara ke tingkat lanjutan yaitu pengadilan negeri. 

“Hingga hari ini pihak keluarga Ardi masih menanti tindak lanjut penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian  kaltim atas matinya anak mereka,” ujarnya. 

Pradarma meminta Gubernur Kalimatan Timur Isran Noor tidak tutup mata atas kejadian ini.

“Apakah pemimpin Kaltim ini kembali menyalahkan orang tua korban atau sebaliknya menindak tegas PT CEM, serta para bawahannya di Provinsi Kaltim yang alpa melakukan tanggung jawab pengawasan di lapangan?” katanya.

Menurutnya, cara-cara kompromi Gubernur Isran Noor dan pemerintahan Jokowi terbukti tidak bisa dijadikan solusi penyelesaian. Sebab yang terjadi korban terus berjatuhan dan kerusakan lingkungan kian meluas. 

Oleh karena itu, Pradarma mendesak agar pemerintah segera mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT CEM. Pemerintah, lanjut dia, juga harus mempidanakan PT CEM karena lalai mengakibatkan hilangnya nyawa manusia. Selain itu PT CEM tidak melaksanakan kewajiban pemulihan lingkungan, baik reklamasi maupun penutupan lubang tambang seperti yang diatur dalam UU 4/2009 tentang Pertambangan Minerba dan PP No.78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.

Jatam Kaltim mendesak aparat penegak hukum untuk lebih transparan kepada publik dan memberikan pemberitahuan perkembangan penyelidikan dan penyidikan kasus lubang tambang.

Ia jug menyerukan agar dihentikan pemberian perpanjangan IUP bagi perusahaan-perusahaan bermasalah. Pasalnya, dari temuan Jatam Kaltim, banyak pemegang izin tambang tidak menjalankan kewajiban pemulihan dan penutupan lubang tambang.

“Kewajiban reklamasi dan pasca tambang hanyalah hoax kok. Laju pembukaan lubang tambang tak sebanding dengan progress penutupan dan pemulihan lingkungan pasca tambang,” jelasnya.

Menurut dia, perlu dilakukan audit kepada seluruh perusahaan pertambangan batubara yang meninggalkan lubang tambang bermasalah. 

Jatam Kaltim juga meminta agar kewenangan reklamasi dan pasca Tambang serta pengawasannya ditarik dari Kementerian ESDM untuk selanjutnya diberikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Komnas HAM.

Jatam Kaltim mendorong dilakukannya moratorium izin tambang dan penurunan produksi batubara secara nasional untuk mengurangi daya rusak pada lingkungan hidup dan pelanggaran HAM.

“Komnas HAM juga perlu mengkaji kemungkinan meletakkan kasus anak-anak yang tewas di lubang tambang sebagai pelanggaran HAM berat,” ujarnya.

Komnas HAM mesti berkirim surat kepada Presiden, Menteri ESDM dan Menteri Lingkungan Hidup agar mencabut izin-izin tambang yang berada di pemukiman penduduk.

  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar