Yamaha

DPR: Regulasi Dulu Jadi, Baru Badan Otorita IKN

  Senin, 09 Maret 2020   Widya Victoria
Mardani Ali Sera/Dok pribadi

 

JAKARTA. AYOJAKARTA.COM -- Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera mengeritik pembentukan Badan Otoritas Ibu Kota Negara (IKN) oleh Presiden Jokowi pada awal Maret lalu  di Kompleks Istana Negara, Jakarta. 

"Landasan hukumnya apa pembentukan Badan Otorita ini? pembahasan lebih lanjut di Parlemen sampai RUU IKN disepakatai saja belum ada, masa sudah lompat buat peraturan presiden (perpres) badan otorita?” ujar Mardani.

Ketua DPP PKS ini menilai terlalu dipaksakannya segala sesuatu sehingga semua dilabrak. “Ini terkesan terlalu dipaksaka ya? segala sesuatu padahal harus sesuai prosedur hukum dan kajian masih mentah,” kata Mardani.

Ia menyesalkan hal ini terjadi. Menurutnya, proses dan tahapan pembuatan suatu kebijakan itu mestinya bukan masalah kejar tayang saja. Terlebih lagi terkait kebijakan besar ke depannya seperti masalah pemindahan ibu kota negara. “Mohon dipertimbangkan hal ini,”  imbuh Mardani.

Lebih jauh ia juga mendorong pentingnya keterbukaan dan pelibatan publik dalam kebijakan stategis seperti ini sehingga tidak digugat publik karena cacat hukum. “Jaganlah asal sembarang kebut tanpa taat prosedur hukum, di era keterbukaan ini informasi gampang di dapat, publik bisa menggugat," kata Mardani.

Mardani berharap Presiden memoderasi kebijakannya karena tidak taat prosedur hukum,”Mohon maaf Pak presiden, ini habitus politik yang kurang baik. sebaiknya bapak perlu moderasi terkait dipaksakannya pembentukan Badan Otoritas IKN ini. kita Ini negara hukum, negara bukan kerajaan,” pungkasnya.

Presiden Joko Widodo menyatakan telah mengantongi empat nama yang akan menjadi kandidat kepala Badan Otorita IKN di Istana negara. Jokowi akan membuat perpers yang akan segera  ditandatanganinya.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar