Yamaha

PKS Usul RUU Ketahanan Keluarga Perkuat UU PKDRT

  Selasa, 17 Maret 2020   Widya Victoria
Aboe Bakar Alhabsyi saat melaksanakan sosialisasi UU 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) di desa Kambitin Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, belum lama ini.

AYOJAKARTA.COM -- Setidaknya ada empat jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di antaranya kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran.

Demikian disampaikan anggota Komisi III DPR, Aboe Bakar Alhabsyi saat melaksanakan sosialisasi UU 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) di desa Kambitin Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, belum lama ini. 

Kegiatan dilaksanakan di Balai Desa Kambitin dan diikuti 500 peserta dari masyarakat setempat.

Aboe Bakar menjelaskan, keberadaan UU PKDRT ini untuk mengurangi dan mencegah berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

"Temuan kasus KDRT bermacam-macam, ada kekerasan fisik bisa berupa aksi memukul, menampar, dan sebagainya. Kekerasan fisik memang masih menjadi yang terbesar dari segi jumlah," ujar politisi PKS yang akrab disapa Habib tersebut.

Sementara itu kekerasan seksual adalah segala upaya untuk mendapatkan tindakan seksual, termasuk di dalamnya pemerkosaan. "Dalam hal ini korbannya bisa laki laki ataupun perempuannya, jadi pelaku bisa saja suami atau isterinya," terangnya. 

Masih kata Habib Aboe, sebetulnya untuk mencegah terjadinya KDRT, Fraksi PKS di DPR sudah mengusulkan untuk membuat UU Ketahanan Keluarga. Diharapkan dengan UU ini bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam keluarga seperti KDRT. 

"Jadi posisi RUU Ketahanan Keluarga ini akan memperkuat UU PKDRT. UU Ketahanan Keluarga ini bertujuan untuk menciptakan keluarga tangguh yang mampu mengatasi persoalan internal keluarganya secara mandiri dan menangkal gangguan yang berasal dari luar," papar Habib Aboe. 

Habib Aboe menerangkan, UU Ketahanan Keluarga yang diusulkan PKS ini untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan kerapuhan dalam keluarga, yang tercermin pada meningkatnya jumlah perceraian setiap tahunnya, meningkatnya jumlah anggota keluarga pengguna narkoba, anggota keluarga terpapar pornografi, anggota keluarga yang mengalami kasus KDRT, kejahatan seksual, penyimpangan seksual serta pengasuhan anak yang tidak memadai, dan penelantaran.

"Kasus KDRT terjadi biasanya dipicu oleh belum matangnya usia pernikahan seseorang, sehingga dalam membina biduk rumah tangga masih labil dan seringkali terlibat cekcok, ujungnya terjadi pertengkaran dalam rumah tangga," tuturnya.

Habib Aboe menambahkan, harapan PKS dengan RUU Ketahanan Keluarga nanti hal ini bisa diatasi. Sebab dalam RUU tersebut ada pembinaan pra perkawinan, bentuknya seperti pendampingan. "Sehingga diharapkan pasangan ini akan lebih siap dalam menghadapi perkawinan," imbuhnya.

Di samping itu, lanjut Habib Aboe, faktor ekonomi juga bisa memicu kekerasan hingga penelantaran. Karenanya dala UU Ketahanan keluarga diatur juga mengenai pemenuhan kebutuhan ekonomi, termasuk mengenai peran pemerintah dalam memfasilitasi keluarga yang mengalami krisis masalah ekonomi. 

"Dengan demikian diharapkan tidak ada kekerasan dalam bidang ekonomi, atau perceraian yang diakibatkan kesulitan ekonomi," pungkas Habib Aboe yang juga Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar