Yamaha

Fraksi PKS Puji Putusan Cepat Jokowi Tiadakan UN 2020

  Rabu, 25 Maret 2020   Widya Victoria
Ilustrasi

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Wakil Ketua MPR, Hidayat Nurwahid mengapresiasi langkah cepat Presiden Jokowi dalam pengambilan keputusan untuk meniadakan Ujian Nasional pada tahun ini. 

“Ini saya kira sangat tepat dan sesuai dengan apa yang menjadi usulan Fraksi PKS di tengah kondisi darurat wabah COVID-19,” ujar Hidayat di Jakarta,  Rabu (25/3/2020). 

HNW, panggilan akrabnya mengatakan, desakan untuk meniadakan UN 2020 sejak awal Maret sudah disuarakan Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih dalam beberapa kesempatan kunjungan resmi maupun reses.  

Mengutip Fikri, HNW menambahkan, alasan penghapusan tersebut lantaran beberapa wilayah pelaksanaan UN terdampak corona, dan wabah yang terus meluas hingga update terakhir mencapai 24 provinsi di seluruh Indonesia.  

Selain melalui rilis kepada media, permintaan tersebut juga dibunyikan akun media sosial Komisi X yang mendapat banyak respon positif dari warganet.  

Keributan di media sosial tersebut kemudian dibahas dalam Rapat Konsultasi antara pimpinan dan kapoksi di Komisi X DPR dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim.   
Rapat tersebut digelar secara virtual pada Senin (23/3/2020) lalu. Alhasil disepakati bahwa pelaksanaan UN ditiadakan untuk melindungi siswa dari penularan COVID-19.

“Kami mendorong anggota kami khususnya di Fraksi PKS untuk menindaklanjuti secara cepat dan terukur setiap aspirasi dari arus bawah,” kata Hidayat. 

Kemudian, setelah digelar Rapat Terbatas di Istana Negara pada Selasa (24/3), melalui Video Conference, Presiden memutuskan untuk meniadakan pelaksanaan UN sejak tahun ini.   
Sebelumnya, kebijakan Mendikbud adalah menghapus UN mulai tahun depan (2021), mengingat anggaran tahun ini sudah diketok. 

Hidayat juga berharap agar pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengantisipasi dampak corona terhadap proses pembelajaran siswa terutama bagi mereka yang tidak mampu menjangkau pembelajaran daring.  

“Tidak semua masyarakat bisa belajar secara daring, terutama karena keterbatasan akses dan kesenjangan fasilitas,” tutup dia.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar