Yamaha

4 Arahan Presiden Jokowi Terkait Larangan Mudik Lebaran 2020

  Senin, 30 Maret 2020   Aldi Gultom
Presiden Jokowi. (Antara)

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Presiden Jokowi mengaku sudah menerima laporan dari para gubernur tentang lonjakan mobilitas pemudik dari Jabodetabek ke daerah lain Pulau Jawa di tengah wabah COVID-19.

“Sejak penetapan tanggap darurat di DKI Jakarta, telah terjadi percepatan arus mudik terutama dari para pekerja informal di Jabodetabek menuju ke Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DIY serta ke Jawa Timur,” ujar Presiden saat memberikan pengantar Rapat Terbatas yang dilaksanakan melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Senin (30/3/2020). 

Presiden menambahkan bahwa selama 8 hari terakhir tercatat ada 876 armada bus antarprovinsi yang membawa kurang lebih 14.000 penumpang dari Jabodetabek ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY. Ini belum termasuk arus mudik dini yang menggunakan transportasi massal lainn seperti kereta api, kapal laut, angkutan udara atau mobil pribadi.

Dia tegaskan bahwa mobilitas orang dalam jumlah besar sangat berisiko memperluas penyebaran wabah COVID-19. Ia contohkan, pada 2019 lalu saja terjadi pergerakan kurang lebih 19,5 juta orang ke seluruh wilayah Indonesia saat musim mudik Lebaran. 

Dia pun memberikan arahan terkait antisipasi mudik Lebaran 2020. Pertama, fokusnya adalah mencegah meluasnya COVID-19 dengan mengurangi atau membatasi pergerakan orang dari satu tempat ke tempat yang lain. 

Kedua, demi keselamatan bersama, perlu dilakukan langkah-langkah yang lebih tegas mencegah terjadinya pergerakan orang ke daerah. 

"Saya melihat juga ada imbauan-imbauan dari tokoh-tokoh dan gubernur pada perantau di Jabodetabek untuk tidak mudik. Dan ini saya minta untuk diteruskan dan digencarkan lagi, tapi menurut saya juga belum cukup. Perlu langkah-langkah yang lebih tegas untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini,” kata Presiden. 

Ketiga, arus mudik kali ini lebih cepat bukan karena faktor budaya melainkan karena terpaksa. Banyak pekerja informal di Jabodetabek terpaksa pulang kampung karena penghasilannya menurun sangat drastis atau bahkan hilang di tengah musim wabah COVID-19. 

“Tidak ada pendapatan sama sekali akibat diterapkannya kebijakan tanggap darurat yaitu kerja di rumah, sekolah dari rumah, dan ibadah di rumah,” ujarnya. 

Untuk itu, Presiden minta percepatan program social safety net, jaring pengaman sosial yang memberikan perlindungan sosial di sektor informal dan para pekerja harian. Selain itu, percepatan program insentif ekonomi bagi usaha mikro atau kecil. 

“Sehingga para pekerja informal, buruh harian, asongan, semuanya bisa memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari,” imbuh Presiden. 

Keempat, untuk warga yang sudah terlanjur mudik, Presiden minta para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota meningkatkan pengawasannya. Pengawasan di wilayah masing-masing sangat penting dalam kasus ini. 

Presiden juga mengingatkan agar tidak ada penyaringan atau screening yang berlebihan bagi pemudik yang terlanjur pulang kampung. Yang harus diterapkan adalah protokol kesehatan yang baik, sehingga memastikan keselamatan warga yang ada di desa.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar