Yamaha

Pemerintah Setop Kunjungan WNA, Kecuali dengan 6 Syarat Ini

  Kamis, 02 April 2020   Widya Victoria
Terminal Kalideres, Jakarta Barat (Suara.com)

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Warga negara asing (WNA) untuk sementara waktu dilarang berkunjung ataupun transit di wilayah Indonesia. 

Larangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 11 tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia. 

"Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah penyebaran virus CI-19 di wilayah Indonesia. Larangan ini berlaku untuk seluruh Orang Asing dengan enam pengecualian," tegas Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Jhoni Ginting dalam siaran pers, Rabu (1/4/2020).

Enam pengecualian dimaksud yakni WNA pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap, WNA pemegang visa diplomatik dan visa dinas, dan WNA pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas. 

Selanjutnya, tenaga bantuan dan dukungan medis, pangan yang didasari alasan kemanusiaan atau humanitarian purpose, awak alat angkut baik laut, udara maupun darat, serta bagi WNA yang akan bekerja pada proyek-proyek strategis nasional.

Namun, WNA yang dikecualikan tersebut harus memenuhi sejumlah persyaratan sebelum diizinkan masuk ke wilayah Indonesia. Diantaranya, adanya surat keterangan sehat dalam bahasa Inggris yang dikeluarkan  otoritas kesehatan dari tiap negara. Kemudian telah berada 14 hari di wilayah atau negara yang bebas COVID-19. Terakhir, adanya pernyataan bersedia untuk dikarantina selama 14 hari yang  dilaksanakan  Pemerintah Indonesia.

Lebih lanjut, Jhoni menerangkan, Permenkumham ini juga mengatur regulasi bagi WNA yang berada di Indonesia dengan pengaturan. 

Pertama WNA pemegang izin tinggal kunjungan, termasuk bebas visa kunjungan dan Visa on Arrival yang telah berakhir atau tidak dapat diperpanjang izin tinggalnya, akan diberikan izin tinggal keadaan terpaksa secara otomatis tanpa  perlu mengajukan permohonan ke Kantor Imigrasi tanpa dipungut biaya.

"Kedua orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap yang telah berakhir atau tidak dapat diperpanjang lagi, akan diberikan penangguhan dan diberikan izin tinggal keadaan terpaksa secara otomatis tanpa perlu mengajukan permohonan ke Kantor Imigrasi tanpa dipungut biaya," jelas Jhoni.

Jhoni menegaskan dengan diberlakukannya Permenkumham ini, maka Permenkumham nomor 7 dan 8 Tahun 2020 dinyatakan tidak berlaku. Peraturan ini akan diberlakukan mulai Kamis (2/4) pukul 00.00 WIB sampai dengan masa pandemik COVID-19 berakhir yang dinyatakan instansi berwenang. 

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar