Yamaha

Lawan Corona, HIPMI Usulkan Bentuk Gugus Tugas Ekonomi

  Kamis, 02 April 2020   Widya Victoria
Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Bagas Adhadirgha (Media Hipmi)

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Wabah virus corona telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi hampir semua negara, termasuk Indonesia porak-poranda. Sebab itulah Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi)  mengusulkan pembentukan Gugus Tugas Ekonomi COVID-19.   

"Secara umum saya melihat kita berada pada jalur yang tepat. Kita apresiasi langkah pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), kebijakan yang bagus. Tapi demi memperlancar agar ini bisa secara cepat berjalan dan dirasakan oleh masyarakat, Hipmi mengusulkan pembentukan Gugus Tugas Ekonomi terkait COVID-19 ini dan diiringi dengan pusat layanan sehingga masyarakat dapat mengakses layanan yang ada," ujar Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Bagas Adhadirgha dalam keterangan pers tertulis, Kamis (2/4/2020).

Bagas menerangkan, fokus utama Hipmi saat ini bagaimana Covid-19 bisa dilewati tapi ekonomi tetap berjalan dan kesejahteraan masyarakat tercapai.

"Setelah kesejahteraan masyarakat tercapai, pemerintah mau perketat karantina boleh tapi diiringi dengan tes COVID-19 secara massal. Karena ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sudah terjamin," tuturnya.

Tim Gugus Tugas Ekonomi ini diharapkan mengawasi kebijakan dan realisasi di lapangan. "Kami ingin pandemi COVID-19 ini bisa diselesaikan dalam waktu yang tidak lama," imbuhnya. 

Bagas menambahkan, pembentukan Gugus Tugas Ekonomi ini sangat dibutuhkan agar pemerintah bisa sukses menjalankan kebijakannya. Tentu saja pola kerja tim Gugus Tugas Ekonomi ini akan berbeda dengan tim gugus tugas yang sudah dibentuk, mengingat daya rusak virus corona yang tidak terlihat secara cepat.

"Kami yakin tidak ada yang tahu sampai kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Oleh karena itu, tim Gugus Tugas Ekonomi yang akan dibentuk oleh pemerintah sesuatu yang penting dan mendesak diwujudkan," tegasnya.

Tim Gugus Tugas Ekonomi ini hadir untuk mengawasi dan membantu pemerintah dalam melawan dan mengakhiri Covid-19. Sehingga, lanjut Bagas, harus ada kolaborasi antara doa dan kerja keras semua lembaga negara. 

Lagipula, Bagas menjelaskan, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya defisit yang diperkirakan mencapai di atas tiga persen. Dia berharap DPR bisa segera mengesahkan peraturan tersebut. Sehingga, ketentuan pelebaran defisit dapat terealisasikan dengan cepat.

"Melebarkan defisit di atas tiga persen dan dukungan perekonomian sudah tepat. Kelas atas diberikan penghapusan pajak dan keringanan di sektor perbankan, kelas menengah ke bawah diberikan dukungan perlindungan sosial, penghapusan biaya listrik dan lain-lain. Tujuannya agar roda ekonomi tetap berputar, di tengah perlambatan yang ada," paparnya.

Melalui stimulus ini, menurut dia, perbankan juga memiliki ruang gerak lebih luas sehingga pembentukan kredit macet dapat terkendali dan memudahkan penyaluran kredit baru. 

OJK juga diharapkan menjadi countercyclical dampak penyebaran COVID-19 dan mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Secara teori ini disebut countercyclical, di mana negara hadir melalui dukungan kebijakan fiskal (APBN), moneter (terkait suku bunga, perbankan dll), serta kebijakan sektor riil (penyederhanaan larangan terbatas ekspor-impor, kemudahan impor bahan baku). Tujuan dari semua ini adalah ekonomi tetap bergerak dibawah tekanan COVID-19 dan dampak yang ditimbulkannya," jelasnya lagi.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Umum BPP HIPMI Eka Sastra menambahkan, dngan adanya tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan COVID-19 sebesar Rp 405,1 triliun, diharapkan keputusan pemerintah yang diatur dalam Perppu tersebut mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan dapat terealisasi dengan cepat. Dengan begitu, bantuan sosial, subsidi, dan jaminan sosial bisa diatasi.

"Kami mendukung, memperkuat dan mengimplementasikan kebijakanan Presiden sesuai tupoksi HIPMI yaitu bidang ekonomi. Alhamdulilah, kebijakan restrukturisasi perbankan yang diinisiasi oleh HIPMI berhasil. Seperti kebijakan restrukturisasi pinjaman, kami telah mengusulkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga perbankan banyak yang ikut," ujar Eka.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar