Yamaha

Pemerintah Tanggung Insentif Pekerja Dirumahkan Tanpa Upah

  Jumat, 03 April 2020   Hendy Dinata
Instagram: @disnakertrans_dki_jakarta
AYO BACA : 4.189 Warga Malaysia Ditahan Karena Langgar Lockdown

AYO BACA : Harga Pangan Dunia Hancur Dihantam Corona

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM - Para pekerja yang dirumahkan tanpa upah akan diberikan insentif dari Pemerintah Pusat. Para pekerja dengan kondisi itu diharapkan melapor dengan tata cara yang dipublikasikan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta.
 
Pihak Disnakertrans DKI Jakarta mengklaim sedang melakukan pendataan karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat dampak pandemi Covid-19. Pendataan tersebut dikabarkan selesai Sabtu (4/4/2020) ini.
 
Berdasarkan pantauan Ayojakarta.com di akun Instagram resmi @disnakertrans_dki_jakarta, pendataan karyawan yang dirumahkan dapat dilakukan secara mandiri melalui alamat bit.ly/pendataanpekerjaterdampakcovid19. Selain itu, karyawan yang dirumahkan tanpa upah juga bisa mengirim surat elektronik pada alamat [email protected] Namun, sebelumnya harus mengunduh formulir pendataan di situs bit.ly/formulirkartuprakerja.
 
"Diharapkan bagi saudara yang terdampak PHK atau dirumahkan tetapi tidak menerima upah (unpaid leave), agar dapat mengisi data lengkap dan valid melalui utas di atas," tulis akun Instagram resmi Disnakertrans DKI Jakarta, Kamis (2/4/2020) malam.
 
Saat dikonfirmasi, Kepala Disnakertrans DKI Jakarta, Andri Yansyah membenarkan hal tersebut. Nantinya, data yang berhasil dihimpun akan diserahkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. Para pekerja tersebut direncanakan akan mendapatkan insentif dari pemerintah pusat.
 
"Iya, ini program dari pemerintah pusat, pendataan pekerja yang di-PHK, termasuk pekerja yang dirumahkan tapi tidak mendapat upah untuk mendapatkan kartu prakerja," ujarnya, Jumat (3/4/2020).
 
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan akan mempercepat penyaluran Kartu Pra Kerja di tengah wabah Covid-19. Upaya itu dilakukan untuk mengantisipasi para pekerja yang terkena PHK dan bagi para pekerja harian yang penghasilannya terdampak wabah Covid-19.
 
Rencananya, penerima akan mendapat Rp 1 juta setiap bulannya selama 3-4 bulan. Besaran insentif ini naik dibandingkan skema sebelumnya yang ditetapkan Rp 650 ribu.
 
Insentif tersebut didapatkan usai peserta menyelesaikan program pelatihan yang terdiri atas uang transport sebesar Rp 500 ribu dan insentif usai melakukan evaluasi sebesar Rp 150 ribu.
 
Selain itu, para pekerja juga akan dapat mengikuti pelatihan yang disyaratkan industri yang ada dalam layanan Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SISNAKER) dengan pilihan jenis pelatihan dan lembaga pelatihan, baik Balai Latihan Kerja (BLK) pemerintah maupun LPK swasta.
 
Pelatihan tersebut akan diselenggarakan secara online dan offline dan peserta program nantinya akan mendapatkan sertifikat pelatihan dari lembaga yang diikutinya.

AYO BACA : 24 Pasien Positif Covid-19 RSPI Sulianti Suroso Sembuh

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar