Yamaha

DKI Jakarta, Banten, dan Jabar Paling Rawan Corona

  Jumat, 03 April 2020   Fitria Rahmawati
Mulya Amri, Direktur Riset Katadata, bicara tentang kerentanan provinsi di Indonesia menghadapi pandemi Covid-19. (Dok. Katadata)
AYO BACA : Belum Bisa Gaji Karyawan, Manajemen Viva Minta Maaf

AYO BACA : Karyawan Vivanews dan TvOne Belum Terima Gaji

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM - Wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat menjadi wilayah yang rentan menghadapi corona. Hal itu berdasarkan Indeks Kerentanan Provinsi terhadap Covid-19 yang dibuat oleh Katadata Insight Center (KIC) yang dirilis Katadata. Namun, Jakarta menjadi daerah paling baik dari sisi pelayanan kesehatan.
 
Indeks ini terdiri dari tiga sub-indeks. Pertama, risiko terkait dengan karakteristik daerah, seperti kepadatan penduduk, kualitas udara dan akses terhadap hunian yang layak.
 
Kedua, risiko terkait dengan kondisi kesehatan penduduk, seperti jumlah penduduk yang merokok, jumlah warga lanjut usia dan warga yang tidak mempunyai jaminan kesehatan. Ketiga, risiko terkait dengan mobilitas penduduk.
Hasilnya, tiga provinsi yang paling rentan adalah DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Tiga provinsi itu menanggung risiko dari mobilitas penduduk yang tinggi, karakteristik wilayah dengan penduduk padat dan kualitas udara yang buruk.
 
Sedangkan dari sisi layanan kesehatan terhadap jumlah penduduk, Jakarta paling baik. Berbeda dengan Jawa Barat dan Banten yang tidak didukung layanan kesehatan memadai.
 
"Lalu lintas penduduk yang tinggi membuat tiga provinsi tersebut menjadi rentan terhadap penyebaran Covid-19," kata Mulya Amri, Direktur Riset Katadata, dalam siaran pers acara Peluncuran Indeks Kerentanan Provinsi terhadap Covid-19 yang disiarkan online, di Jakarta, Jumat (3/2/2020).
 
Menurut Mulya Amri, DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat mendapat skor kerentanan yang saling berdekatan karena terkait dalam kawasan megapolitan Jabodetabek. Kawasan ini menampung lebih 10 persen jumlah penduduk Indonesia dalam kepadatan mendekati 5.000 orang per km2.
 
Skor ketiga provinsi ini juga jauh lebih tinggi daripada skor provinsi yang paling rentan berikutnya, yaitu Kepulauan Riau.
 
Menurut Mulya, indeks kerentanan ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk menekan penyebaran virus Covid-19 di tengah masyarakat. Untuk provinsi dengan tingkat mobilitas tinggi dan padat penduduk yaitu DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, penanganannya lebih tepat dengan physical distancing (jaga jarak fisik) dan pembatasan aktivitas di luar rumah.
 
Sebagai pembanding, Katadata Insight Center juga memetakan kondisi layanan kesehatan provinsi dalam menghadapi Covid-19. Parameter yang digunakan yaitu keberadaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan per penduduk, serta anggaran kesehatan yaitu besarnya APBD untuk fungsi kesehatan per kapita.
 
Provinsi-provinsi dengan layanan kesehatan paling baik relatif terhadap jumlah penduduknya adalah DKI Jakarta, Sulawesi Utara, dan Papua Barat. Sebaliknya, Jawa Barat dan Banten yang merupakan provinsi dengan kerentanan tinggi terhadap Covid-19, ternyata tidak didukung oleh layanan kesehatan yang memadai.
 
"Ini akan menjadi tantangan bagi provinsi-provinsi tersebut dalam menghadapi Covid-19," kata Mulya.
 
Ia menambahkan, adanya keunikan pada provinsi-provinsi dengan layanan kesehatan terendah adalah Jawa Barat, Lampung, dan Banten, yang notabene bukan provinsi miskin.
 
"Tapi, karena memiliki jumlah penduduk yang besar, provinsi-provinsi ini berpotensi mengalami tekanan pada anggaran kesehatan dan fasilitas kesehatan publik, terutama pada saat wabah Covid-19 ini," tambah Mulya lagi.
 
Mengacu kepada kondisi itulah, pemerintah perlu segera menyediakan layanan kesehatan yang lebih memadai di berbagai daerah tersebut, termasuk di Jawa Barat, Banten, dan Lampung. Dengan begitu, pasien terinfeksi corona dapat ditangani secara maksimal dan jumlah korban tidak semakin bertambah.

AYO BACA : Ikuti Kebijakan Pemerintah, Toyota Melakukan Shift untuk Produksi

  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar