Yamaha

Hari Ini, Batas Waktu Pendataan Pekerja Korban PHK atau Dirumahkan Tanpa Gaji

  Sabtu, 04 April 2020   Aldi Gultom
Kepala Dinas Nakertrans dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah. (Beritajakarta.id)

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Nakertrans dan Energi) DKI Jakarta membuka pendataan bagi pekerja yang mengalami PHK atau dirumahkan tapi tidak menerima upah.

Kabar PHK di beberapa perusahaan merebak belakangan ini sebagai dampak dari situasi kedaruratan kesehatan masyarakat akibat wabah COVID-19.

Pendataan yang dilakukan Dinas Nanekrtrans dan Energi dilakukan melalui bit.ly/pendataanpekerjaterdampakcovid19, atau unduh form di bit.ly/formulirkartupekerja lalu kirim ke [email protected]

Kepala Dinas Nakertrans dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah, mengatakan, hingga 3 April pukul 10.30 WIB, tercatat ada 4.235 perusahaan dan 25.408 pekerja atau buruh yang telah mengirimkan laporan. 

Riciannya, terdapat 21.797 pekerja dan buruh di 3.633 perusahaan dirumahkan. Kemudian, sebanyak 3.611 pekerja atau buruh dari 602 perusahaan mengalami PHK.

"Kami akan terus membuka pendataan sampai hari ini atau 4 April 2020 pukul 24.00," ujarnya, Sabtu (4/4/2020).

Andri menjelaskan, data tersebut nantinya akan dihimpun Dinas Nakertrans dan Energi DKI Jakarta untuk disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pemerintah melakukan kebijakan percepatan dan perluasan implementasi Program Kartu Prakerja melalui pelatihan keterampilan kerja dan pemberian insentif kepada para pekerja yang di PHK dan pekerja yang dirumahkan tapi tidak menerima upah (unpaid leave).

"Kami minta mereka yang terdampak agar dapat mengisi data lengkap dan valid agar bisa dibantu," terangnya.

Ia menambahkan, pihaknya terus menyebarluaskan informasi pendataan daring ini melalui Whatsapp blast kepada serikat dan federasi pekerja, APINDO, KADIN, Dewan Pengupahan, dan ketua asosiasi lainnya.

"Kuota pendataan untuk Jakarta sebanyak 1.646.541, sekarang baru 26.000 pekerja yang mendata. Kalau ada yang bertanya lewat tanggal 4 April bagaimana? Silakan input data saja, datanya diterima atau tidak diterima itu kewenangan dari kementerian, mereka yang sudah menetapkan batas waktu," terangnya.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar