Yamaha

Minimarket, Pasar, dan Apotik Dikecualikan Saat Pelaksanaan PSBB

  Minggu, 05 April 2020   Widya Victoria
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 

Permenkes tentang PSBB ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan wabah COVID-19 yang diteken Jokowi pada dua hari lalu.

Dalam peraturan itu termuat mengenai Permohonan, Tata Cara Penetapan, hingga Pelaksanaan PSBB. 

Sekretaris Jenderal Kemenkes, drg. Oscar Primadi mengatakan, PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19.

"Pembatasan tersebut meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan," katanya dilansir dari laman Kemenkes, Minggu (5/4/2020).

Pada pasal 3 ayat 1 disebutkan menteri menetapkan PSBB di suatu wilayah berdasarkan permohonan gubernur/bupati/walikota.

"Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran," bunyi pasal 13 ayat 2. 

Namun ada pengecualian dalam pelaksanaan PSBB bagi kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya. Ha ini sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat 3 Permenkes tentang PSBB. 

Terkait pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak orang terkecuali untuk:

a) supermarket, minimarket, pasar, toko atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas, dan energi.

b) fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan; dan 

c) tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olah raga.

"Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan orang serta berpedoman pada protokol dan peraturan perundang-undangan," demikian ayat 8 pasal yang sama.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar