Yamaha

Jokowi Setuju Napi Dibebaskan, Bukan Koruptor

  Senin, 06 April 2020   Widya Victoria
Presiden Joko Widodo

BOGOR, AYOJAKARTA.COM -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui pembebasan para narapidana tindak pidana umum untuk mencegah dampak penyebaran wabah virus corona (Covid-19) di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas). 

Jokowi menyebutkan, kebijakan pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana umum ini juga telah dilakukan sejumlah negara lainnya di dunia untuk mengantisipasi penyebaran wabah virus corona. Di antaranya di Iran yang membebaskan 95 ribu napi dan juga di Brazil yang membebaskan 34 ribu napi.

Hal ini ditegaskan Jokowi saat membuka rapat terbatas tentang laporan Tim Gugus Tugas Covid-19 mengenai laporan Tim Gugus Tugas COVID-19 melalui video conference di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (6/4/2020).

"Di negara-negara yang lainnya juga melakukan yang sama.Kita juga minggu yang lalu, saya sudah menyetujui ini juga, agar ada juga pembebasan napi karena memang lapas kita yang over kapasitas, sehingga sangat berisiko untuk mempercepat penyebaran COVID-19 di lapas-lapas kita," jelas Jokowi. 

Kendati demikian, Jokowi menegaskan, sama sekali tidak pernah membahas rencana untuk membebaskan napi kasus korupsi. Pernyataan ini sekaligus membantah pernyataan Menkumham Yasonna H Laoly beberapa waktu lalu tentang rencana pemerintah akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 tahun 2012. 

"Saya hanya ingin menyampaikan bahwa mengenai napi koruptor tidak pernah kita bicarakan dalam rapat-rapat kita. Jadi mengenai PP 99/2012 tidak ada, perlu saya sampaikan tidak ada revisi untuk ini. Jadi pembebasan untuk napi, hanya untuk napi pidana umum," ucap Jokowi.
 

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar