Yamaha

Hipmi Jaya Minta Anies Bentuk Gugus Tugas Ekonomi Khusus DKI

  Senin, 06 April 2020   Widya Victoria
Fungsionaris Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jakarta Raya (Hipmi Jaya) Muhamad Alipudin (Media Hipmi)

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak besar bagi perekonomian Indonesia khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dirasakan oleh seluruh aspek usaha baik itu usaha kecil, menengah dan besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Keputusan pemerintah pusat dan daerah untuk membatasi aktivitas di luar rumah guna memutus mata rantai tersebarnya COVID-19 juga sangat didukung. Tetapi keputusan tersebut juga sangat berdampak terhadap roda perekonomian yang saat ini sangat dirasakan oleh seluruh masyarakat, khususnya di Jakarta yang menjadi epicentrum wabah corona.

Melihat situasi tersebut, Fungsionaris Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jakarta Raya (Hipmi Jaya) Muhamad Alipudin meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membentuk Gugus Tugas Ekonomi khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Salah satu tujuannya adalah untuk membantu mensinkronkan antara pemerintah terhadap perbankan, leasing dan pihak-pihak pemberi kredit lainnya agar memberikan kelonggaran untuk penundaan pembayaran kredit usaha selama satu tahun dan penurunan bunga bagi para nasabah.

"Kebijakan tersebut juga harus didukung oleh langkah yang konkrit dari pemerintah untuk segera merealisasikan relaksasi tersebut, agar terjadi sinkronisasi seluruh pihak perbankan maupun lembaga non bank lainnya. Ini perlu dibentuk gugus tugas ekonomi untuk Jakarta agar perekonomian di Jakarta bisa mengarah ke arah yang lebih baik," ujar Alipudin, seperti keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (6/4/2020).

Calon ketua umum BPD HIPMI Jaya itu mengatakan, keputusan untuk relaksasi memang diakui oleh pihak-pihak terkait sudah siap untuk dijalankan. Tetapi dalam penerapannya sendiri masih dalam proses mengingat masing-masing bank memiliki kebijakan tersendiri terkait SOP internal atas dasar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang akan dipertanggungjawabkan dan dilaporkan ke OJK.

"Bahkan terjadi di lapangan ketika nasabah mengajukan restrukturisasi ada pihak perbankan yang memberikan opsi dengan memberikan tambahan pinjaman kepada nasabah," tuturnya.

Sayangnya, lanjut dia, pinjaman tersebut oleh pihak perbankan dibebankan untuk pembayaran atas kredit yang masih berjalan, sehingga kebijakan seperti ini menyebabkan bertambahnya beban nasabah atas hutang yang dimiliki. Padahal, anggota Hipmi sendiri adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang rata-rata telah bekerja sama dengan pihak perbankan atau pihak pemberi kredit lainnya untuk mensupport permodalan mereka.

"Tetapi di situasi seperti saat ini, membayar kewajiban sangat berat dirasakan karena jual beli yang menurun, kebutuhan hidup yang menjadi tinggi yang disebabkan oleh naiknya harga-harga sembako dan kelangkaan bahan pokok yang dipasok dari luar daerah karena terjadinya pembatasan keluar masuknya wilayah. Ini perlu kebijakan yang konkrit agar semua elemen bisa kondusif," ungkapnya.

Maka dari itu, Alipudin menegaskan, agar OJK mengarahkan pihak perbankan dan pihak pemberi kredit lainnya untuk dapat mengaplikasikan daripada apa yang menjadi anjuran dan keputusan presiden dengan adanya keringanan kredit dengan beberapa opsi. Di antaranya penundaan pembayaran angsuran dan atau penurunan suku bunga dan atau perubahan jangka waktu, dirasa itu lebih dari cukup sehingga roda ekonomi tetap terjaga dan para pelaku usaha tidak perlu merumahkan atau memutus hubungan kerja karyawan.

"Diimbau juga kepada pelaku usaha untuk tidak berkecil hati menghadapi situasi sekarang ini dan tetap berusaha menjalankan usahanya dengan tetap optimis. Semoga musibah ini segera berlalu dan roda perekonomian segera pulih," imbuhnya. 

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar