Yamaha

Disnakertrans Usul Pendataan Korban PHK dan Dirumahkan Dibuka Lagi

  Senin, 06 April 2020   Aldi Gultom
Kepala Dinas Nakertrans dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah. (Beritajakarta.id)

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Sebanyak 162.416 pekerja atau buruh di DKI Jakarta mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan sebagai dampak pandemi COVID-19.

Data itu berdasarkan pendataan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi (Nakertrans) dan Energi DKI Jakarta selama 2-4 April 2020. 

Kepala Dinas Nakertrans dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah, merinci, sebanyak 132.297 pekerja atau buruh di 14.697 perusahaan dirumahkan. 

Selain itu, terdapat 30.137 pekerja dari 3.348 perusahaan yang menjadi korban PHK.

Andri mengakui bahwa pihaknya sedang mengusulkan kepada pemerintah pusat agar masa pendataan dibuka kembali. 

AYO BACA : Hari Ini, Batas Waktu Pendataan Pekerja Korban PHK atau Dirumahkan Tanpa Gaji

"Sementara ini pendataan sudah ditutup sesuai arahan dari pemerintah pusat. Kami sudah menyampaikan untuk ada pendataan kembali karena mungkin masih banyak pekerja atau buruh yang belum terdata," ujarnya, Senin (6/4/2020).

Saat ini data yang dihimpun Dinas Nakertrans dan Energi DKI Jakarta telah dilaporkan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Kami tinggal menunggu tindak lanjut atau eksekusinya saja dari kementerian," terangnya.

Pendataan ini sesuai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat dalam rangka percepatan dan perluasan implementasi Program Kartu Prakerja melalui pelatihan keterampilan kerja dan pemberian insentif kepada para pekerja yang terkena PHK dan pekerja yang dirumahkan tapi tidak menerima upah (unpaid leave).  

"Kuota pendataan untuk Jakarta 1.646.541, baru 162 ribu pekerja yang mendata. Kalau ada arahan lebih lanjut dari kementerian, akan kami infokan lagi," terangnya.

AYO BACA : Pandemi Corona, 3.611 Pekerja di Jakarta Kena PHK

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar