Yamaha

Tanpa Kepastian, Kapan Perpres Pembatalan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Terbit?

  Sabtu, 11 April 2020   Aldi Gultom
Kantor Pusat BPJS Kesehatan di Jakarta (Viva.co.id-Ahmad Rizaluddin)

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Komunitas Peduli BPJS Kesehatan berharap pemerintah segera menerbitkan Perpres (peraturan presiden) yang baru Pengganti Perpres 75/2019.

Lewat keterangan tertulis resmi pada 2 April lalu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan menyatakan pemerintah sedang menyusun Perpres baru untuk membatalkan kenaikan iuran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri, sesuai putusan Mahkamah Agung.

Sesuai dengan Peraturan MA Nomor 1/2011 Pasal 8 ayat 2, pemerintah memiliki waktu untuk memenuhi putusan tersebut maksimal 90 hari setelah putusan tersebut dikirimkan kepada pihak bersangkutan.

Dalam siaran pers yang diterima redaksi, Komunitas Peduli BPJS Kesehatan memahami bahwa pelaksanaan dari Putusan Uji Materiil selambat-lambatnya adalah 90 hari. Namun, bukan berarti Pemerintah dan BPJS Kesehatan boleh tidak transparan tentang kapan Perpres Baru akan diterbitkan.

"Bukan berarti Pemerintah dan BPJS Kesehatan tidak transparan kapan Perpres Baru akan diterbitkan, untuk mengganti Perpres 75/2019 khususnya Pasal 34 yang dibatalkan, mengenai kenaikan iuran bagi peserta PBPU,"  dikutip dari pernyataan resmi yang dikirimkan Anggota Komunitas Peduli BPJS Kesehatan, Johan Imanuel.

Menurut komunitas ini, Pemerintah dan BPJS Kesehatan perlu transparan merujuk pada Pasal 30 UU 12/2011 yang berbunyi:  ”Perencanaan penyusunan Peraturan Presiden dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Presiden”, hal ini berarti Rancangan Peraturan Presiden tidak ada salahnya diungkap juga ke Publik sebagaimana asas keterbukaan yang ditegaskan juga dalam Pasal 5 huruf g UU 12/2011 Tentang Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan.

Dalam Penjelasan Pasal 5 huruf g, yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang luas untuk memberi masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

"Pemerintah, dalam hal ini presiden, juga harus transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perpres tersebut,"  seru Komunita Peduli BPJS Kesehatan.

Partisipasi masyarakat jelas diatur pula dalam Pasal 96 UU 12/2011 yang menegaskan: "masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan".

Menurut Komunitas Peduli BPJS Kesehatan, yang dibutuhkan oleh peserta PBPU saat ini adalah kepastian hukum terhadap pelaksanaan Putusan MA Nomor 7P/HUM/2020 yang membatalkan kenaikan iuran. 

Bila Pemerintah dan BPJS Kesehatan terbuka mengenai waktu penerbitan Perpres pengganti dan transparan tentang isinya, maka hal tersebut akan memberi ketenangan bagi Peserta PBPU khususnya dalam hal iuran yang telah dibayarkan.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar