Yamaha

Wabah Corona, Anggaran Kejagung Dipangkas Rp 871 Miliar

  Selasa, 14 April 2020   Widya Victoria
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Hari Setiyono

JAKARTA SELATAN, AYOJAKARTA.COM -- Kejaksaan Agung (Kejagung) turut merelokasi anggaran 2020 untuk penanggulangan pandemi virus corona (COVID-19). 

“Sebagai contoh perubahan postur anggaran dan rincian Kejaksaan RI yang relatif besar adalah kegiatan belanja sarana dan prasarana atau proyek fisik yang dipotong total sebesar Rp 871 miliar dari satuan kerja Kejaksaan RI seluruh Indonesia dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan COVID-19,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Hari Setiyono kepada wartawan di Jakarta, Selasa (14/4/2020).

Hari menyatakan, realokasi anggaran atas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Virus Corona Disease 2019 (COVID-19) dan Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020.

Meski terjadi pemangkasan anggaran, Heri memastikan hak pegawai kejaksaan di seluruh Indonesia tetap terpenuhi.

“Pemotongan anggaran tersebut tidak berpengaruh terhadap kinerja atau hak pegawai,” kata mantan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Wakajati Sumsel) inikepada wartawan di Jakarta, Selasa (14/4/2020).

Setidaknya ada delapan item kegiatan yang direlokasi, yakni kegiatan belanja sarana dan prasarana; kegiatan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya; kegiatan program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kejaksaan RI, kegiatan program pendidikan dan pelatihan.

Lalu, kegiatan programpendidikan dan pelatihan; kegiatan program penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan (Lid-Pam-Gal) dalam bidang Ideologi, Politik, Sosial Budaya, dan Pertahanan Keamanan (Ipoleksosbud dan Hankam). 

Kegiatan program penanganan tindak perkara pidana umum; kegiatan program penanganan tindak perkara pidana khusus dan Hak Asasi Manusia (HAM) berat, serta kegiatan program penanganan perkara perdata dan tata usaha negara.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar