Yamaha

Larangan Mudik Sudah Final, Kini Tinggal Atur Teknis di Lapangan

  Selasa, 21 April 2020   Aldi Gultom
Para pemudik memadati Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Minggu (10/6/2018), menjelang hari raya Idul Fitri. (Kompas.com/Adreas Lukas Altobeli)

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Akhirnya, pemerintah resmi melarang masyarakat Indonesia untuk mudik Lebaran tahun ini.

Larangan mudik disampaikan sendiri oleh Presiden Jokowi saat memberi pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) Lanjutan Pembahasan Antisipasi Mudik, melalui konferensi video, Selasa (21/4/2020),

"Setelah larangan mudik bagi ASN, TNI, Polri dan pegawai BUMN sudah kita lakukan pada minggu yang lalu, pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang,” ujar Presiden Jokowi. 

Larangan mudik Lebaran untuk seluruh masyarakat ditanggapi positif oleh Anggota DPD RI dari DKI Jakarta, Fahira Idris. Dia menyebut kebijakan tersebut sangat tepat dan sesuai dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Apalagi, PSBB merupakan strategi utama pemerintah dalam usaha memutus rantai penularan COVID-19. 

Jika merujuk data mudik tahun lalu, tercatat jumlah total penumpang yang melakukan perjalanan mudik memakai angkutan Lebaran tahun 2019 (transportasi umum udara, laut, darat) sebesar 18,3 juta orang. 

"Pergerakan dan interaksi orang saat mudik itu sangat besar, makanya tidak cukup hanya imbauan, tetapi memang harus dilarang tegas untuk menghindari peningkatan kasus COVID-19. Saya sebagai rakyat mengapresiasi keputusan pemerintah ini. Insya Allah, rakyat paham akan pelarangan mudik ini dan menerima dengan ikhlas,” ujar Fahira dalam keterangan resmi tertulis, Selasa (21/4/2020)

Menurut Fahira, setelah larangan mudik ini resmi ditetapkan, hal penting lain yang harus mendapat perhatian adalah implementasi teknisnya. Terutama terkait aturan operasional berbagai moda transportasi (udara, laut, darat, dan kereta api) ke daerah-daerah tujuan mudik. 

Selain itu, teknis pengawasan di jalan tol, jalan-jalan utama, jalan lintas, termasuk jalur alternatif, penting segera disiapkan agar tidak ada pengguna kendaraan pribadi melintasi jalan-jalan tersebut untuk tujuan pulang kampung. Pengaturan dan pengawasan di jalan raya juga penting agar aktivitas kendaraan logistik tidak terganggu.

Yang juga perlu diperhatikan dan diatur secara matang adalah mobilitas masyarakat di pulau-pulau luar Jawa selama masa mudik Lebaran 2020. Walau jumlahnya tidak signifikan seperti arus mudik dari Jabodetabek ke daerah-daerah di Pulau Jawa, tetapi mudik antar wilayah di luar Pulau Jawa juga penting untuk diawasi.

"Karena sudah resmi dilarang, teknis pelaksanaan di lapangannya juga harus matang. Saya yakin dengan tidak adanya pergerakan orang mudik, usaha kita menahan atau bahkan menghentikan penyebaran COVID-19 bisa lebih fokus dan maksimal,” ujar Fahira.

Dia juga berharap, semua warga mematuhi larangan mudik demi keselamatan diri sendiri, keluarga, dan keselamatan semua orang sebagai sebuah bangsa.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar