Yamaha

Anies Ancam Sanksi Keras untuk Perusahaan Pelanggar PSBB Periode Kedua

  Rabu, 22 April 2020   Khoirur Rozi
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. (Humas Pemprov DKI Jakarta)

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, akan bertindak lebih keras di masa perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jakarta.

Pemprov DKI tak akan segan menutup perusahaan yang melanggar aturan. Sebab, menurut Anies, masih banyak perusahaan yang tidak masuk pengecualian tetap beroperasi di periode pertama PSBB Jakarta.

"Bagi perusahaan-perusahaan juga jangan curi-curi. Karena kami menemukan di lapangan, diingatkan, kemudian setelah petugas meninggalkan lokasi, (perusahaan itu) kembali beroperasi lagi. Ke depan, kami akan lakukan tindakan-tindakan yang bersifat sanksi," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu (22/4/2020) malam.

AYO BACA : Gubernur Anies Perpanjang Masa PSBB Jakarta Hingga 28 Hari

Anies menuturkan, ada kasus perusahaan non-strategis yang nekat beroperasi selama masa PSBB pertama. Akibatnya, ditemukan kasus karyawan positif Covid-19 di perusahaan tersebut. 

"Kami ada beberapa contoh perusahaan memaksakan (beroperasi), dan ternyata betul ada kasus positif. Akhirnya seluruh operasi harus dihentikan. Karena itu, saya mengingatkan kepada seluruh warga untuk bekerja di rumah, belajar dari rumah, beribadah di rumah," jelas Anies.

Ada 11 sektor usaha yang boleh beroperasi selama kebijakan PSBB berlaku. Terdiri dari sektor kesehatan, pangan, energi, komunikasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar dan utilitas publik, serta sektor swasta yang melayani kebutuhan sehari-hari.

"Ada 11 sektor di dalam Pergub 33 tahun 2020, sektor-sektor yang dikecualikan. Yang tidak termasuk sektor strategis, jangan kemudian memaksa beroperasi, karena ini membahayakan tenaga kerjanya, membahayakan masyarakatnya. Konsekuensi dari Covid-19 ini besar," tekan Anies.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar