Yamaha

WhatsApp Aktivis Diretas, Simak Ulasan Keamanannya

  Kamis, 23 April 2020   Fitria Rahmawati
Ravio Patra ditangkap setelah WhatsApp diretas. (twitter/tunggalp)

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM - Direktur Eksekutif SAFEnet, Damar Juniarto menceritakan kronologi sebelum penangkapan anggota Open Government Partnership Steering Committee (OGP SC), Ravio Patra. Damar menuturkan, Ravio sudah menggunakan two factor authentication ditambah keamanan ponsel menggunakan finger print, namun tetap saja masih bisa diretas.

Ravio mengaku kepada Damar bahwa ia sudah melaporkan kejadian peretasan WhatsAppnya kepada Head of Security WhatsApp. Menurut Damar, memang terbukti bahwa ada pembobolan akun yang dilakukan.

Saat diretas, pesan provokatif lalu disebarkan melalui WhatsApp Ravio Patra yang berisi ajakan untuk melakukan aksi penjarahan Nasional serentak pada 30 April 2020 mendatang.

Berdasarkan cuitan akun twitter @tunggalp, Damar sempat menerima pesan dari Ravio Patra yang mengaku tidak bisa mengakses WhatsApp. Dirinya lalu menerima notif yang menyebutkan bahwa nomor pribadinya digunakan di WhatsApp perangkat lain.

''Siang ini gue bangun (tidur pukul 8an - 12.30an) WhatsApp gue udah ga bisa diakses. ''You have registered your WhatsApp on another phone and cannot use it here'','' tulis Ravio Patra dalam pesan tersebut.

WhatsApp diketahui menggunakan sistem kode OTP atau One Time Password yang berfungsi sebagai sistem keamanan. Kode OTP ini pada dasarnya tidak memperbolehkan pengguna menggunakan satu nomor WhatsApp di dua perangkat sekaligus.

AYO BACA : Diduga Provokatif, Aktivis Ravio Patra Ditangkap Polisi

Saat nomor WhatsApp digunakan perangkat lain, maka akan muncul kode OTP via SMS ke nomor ponsel yang didaftarkan. Jika tidak ada kode OTP yang diberikan, maka pengguna tidak dapat menggunakan WhatsApp tersebut.

Untuk itu, dalam kasus Ravio Patra diduga nomor pribadi yang ia gunakan untuk mendaftar WhatsApp juga telah diambil alih oleh peretas. Hingga kemudian dapat menggunakan WhatsApp pribadi miliknya.

Cukup mengejutkan, pasalnya menurut pengakuan Ravio Patra pada pesannya dengan @tunggalp, WhatsApp pribadi miliknya telah didukung oleh verifikasi dua langkah atau two factor authentication serta fingerprint untuk keamanan tambahan.

Mengaktifkan two factor authentication, pengguna nantinya akan membuat PIN dengan menggunakan enam digit angka khusus yang hanya diketahui oleh pengguna.

Saat two factor authentication diaktifkan, maka nomor WhatsApp yang digunakan tidak akan diverifikasi ulang dalam waktu 7 hari usai WhatsApp digunakan tanpa PIN. Sistem keamanan WhatsApp dengan kode OTP dan two factor authentication memang diklaim cukup kuat menangkal oknum hacker.

Namun, dalam kasus Ravio Patra, mengejutkan saat akun WhatsApp pribadi miliknya bisa diretas saat sistem keamaan yang ia gunakan untuk WhatsApp telah sesuai prosedur.

AYO BACA : Tidak Aman, Kemhan Larang Pakai Zoom di Lingkungannya

Ravio Patra ditangkap usai WhatsApp diretas, banyak yang lalu bertanya-tanya dan menyangsikan sistem keamanan WhatsApp seperti kode OTP dan two factor authentication yang sepertinya masih belum aman dan rentan diretas.

Bebaskan Ravio

Diwakilkan Damar, Koalisi Tolak Kriminalisasi dan Rekayasa Kasus meminta Ravio dibebaskan tanpa syarat. Pasalnya, penangkapan yang dilakukan Polda Metro Jaya dinilai salah.

Koalisi Tolak Kriminalisasi dan Rekayasa Kasus yang terdiri dari SAFEnet, YLBHI, LBH Jakarta, LBH Pers, KontraS, AMAR, ICW, Lokataru, AJAR, Amnesty International Indonesia, ICJR menduga bahwa WhatsApp milik Ravio telah diretas orang tak bertanggung jawab untuk menyebarkan pesan provokatif.

Oleh sebab itu, koalisi meminta Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Pol Idham Azis untuk membebaskan Ravio tanpa syarat.

Damar menyebut Idham harus segera membongkar dan mengungkap siapa yang meretas HP Ravio Patra, tentu kemampuan meretas tidak dimiliki oleh sembarang orang atau instansi.

"Polri seharusnya menangkap pihak-pihak yang telah meretas Handphone Ravio dan menyebarkan hoax kerusuhan dengan menggunakan WA Ravio, bukan menangkap Ravio," tegasnya.

Selain itu, Jokowi juga harus menghentikan upaya meretas gawai atau media sosial terhadap masyarakat yang mengkritisi kinerja pemerintahan agar bekerja dengan transparan dan benar sesuai dengan hak yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

AYO BACA : Stiker Masa Karantina Diluncurkan WhatsApp

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar