Yamaha

PSBB Tahap Kedua di Jakarta Harus Lebih Tegas dengan Sanksi Hukum

  Kamis, 23 April 2020   Khoirur Rozi
[Ilustrasi] PSBB, sejumlah kendaraan melintas di bawah videotron imbauan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di ruas tol Jor di kawasan Pasar Rebo, Jakarta, Kamis (16/4/2020). [Suara.com/Angga Budhiyanto]

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Pemprov DKI Jakarta telah memperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) 28 hari ke depan. Masa PSBB periode kedua ini dimulai 24 April hingga 22 Mei 2020.

Berkaca dari periode pertama, PSBB Jakarta masih diwarnai ketidakdisiplinan masyarakat terhadap aturan. Tak sedikit yang masih berkerumun, tidak menggunakan masker, lalulintas padat, dan lainnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo mengatakan, banyaknya pelanggaran di periode pertama PSBB di Jakarta sebagai bentuk kegagalan Gubernur Anies Baswedan. Oleh karena itu, di periode kedua, Anies beserta jajarannya diminta meningkatkan kinerja dalam menegakkan PSBB.

AYO BACA : Senator Jakarta: PSBB Diperpanjang, Saatnya Beri Sanksi Tanpa Peringatan

"Apa yang dilakukan Anies, yang terjadi pada periode pertama PSBB menunjukkan kinerja seorang gubernur bisa dinilai gagal," kata Karyono saat dihubungi Ayojakarta, Kamis (23/4/2020).

Oleh karena itu, lanjut Karyono, pada periode kedua PSBB Pemprov DKI harus lebih tegas menegakkan aturan. Sanksi hukum perlu diberikan kepada semua pihak yang melanggar PSBB.

"Keputusan Anies memperpanjang PSBB selama 28 hari sudah tepat. Memang tidak ada jalan selain memperpanjang PSBB. Tetapi, ke depan Pemprov DKI harus lebih tegas dalam melaksanakan PSBB, terutama soal sanksi hukum," jelasnya.

AYO BACA : Anies Ancam Sanksi Keras untuk Perusahaan Pelanggar PSBB Periode Kedua

Kemudian, Karyono juga memberikan cacatan kepada aparat penegak hukum. Aparat diminta meningkatkan kinerja dalam menjaga wilayah perbatasan Jakarta. Hal ini guna mengatur dan mengawasi mobilitas masyarakat.

"Aparat perlu meningkatkan kinerja dalan menertibkan dan menegakkan peraturan. Menurut saya, mobilitas warga masih longgar. Oleh karena itu, kalau tidak ditertibkan, maka PSBB tidak akan optimal," ujarnya.

Selain itu, masyarakat juga diminta pro-aktif mematuhi segala aturan dalam PSBB. Peran masyarakat untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 melalui PSBB sangat diperlukan. 

"Diperlukan satu kesadaran di masyarakat. Tetapi membangun kedadaran masyarakat tidak cukup dengan imbauan. Harus ada tidakan tegas dan sanksi," kata Karyono.

AYO BACA : Hari ke-12 PSBB, Hampir Semua Ruko di Penjaringan Tutup

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar