Yamaha

Disnakertrans DKI Hentikan Operasional 116 Perusahaan Pelanggar PSBB

  Kamis, 30 April 2020   Aldi Gultom
Kepala Dinas Nakertrans dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah. (Beritajakarta.id)

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi (Nakertrans) dan Energi DKI Jakarta menghentikan operasional 116 perusahaan yang nekat beroperasi selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Ibu Kota.

Perusahaan-perusahaan itu adalah yang tidak termasuk dikecualikan oleh Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33/2020 tentang PSBB Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di DKI Jakarta.

"Empat dari 116 perusahaan tersebut harus ditutup karena ada karyawannya yang terpapar COVID-19 tapi tetap melakukan kegiatan usaha," ujar Kepala Dinas Nakertrans dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah, Kamis (30/4/2020).

Dari hasil pendataan pihaknya, ada 9.533 pekerja atau buruh yang terdampak penutupan sementara operasional perusahaan itu.

Andri menjelaskan, sejak dilakukan pengawasan dan pendataan pada awal penerapan PSBB hingga 29 April 2020, tercatat ada 703 perusahaan atau tempat kerja yang melakukan pelanggaran.

Kemudian, ada 462 perusahaan atau tempat kerja yang dikecualikan dengan jumlah 55.648 pekerja terkena peringatan dan pembinaan karena belum melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 secara menyeluruh.

Disnakertrans juga mendapati ada 125 perusahaan atau tempat kerja yang tidak dikecualikan PSBB tapi diberikan izin oleh Kementerian Perindustrian untuk tetap beroperasi. 

"Sebanyak 125 perusahaan itu tetap diberikan peringatan dan pembinaan karena belum melaksanakan protokol kesehatan secara menyeluruh seperti pembatasan karyawan untuk physical distancing," terangnya.

Menurutnya, jika perusahaan tersebut masuk dalam kategori tidak dikecualikan namun mendapat izin operasional yang dikeluarkan Kementerian Perindustrian maka pihaknya hanya memberi peringatan, pembinaan dan membuat pelaporan. Soal sanksi diserahkan ke Kementerian Perindustrian.

"Protokol kesehatan bisa berjalan efektif apabila dibarengi dengan tiga pembatasan yakni pembatasan karyawan, jam kerja, dan fasilitas operasional," terangnya.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar