Yamaha

BP Jamsostek Diduga Lagi Akal-akalan Bikin Pusing Korban PHK

  Sabtu, 02 Mei 2020   Aldi Gultom
Ilustrasi kartu BPJS Ketenagakerjaan. (CNBC Indonesia)

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Dampak PHK massal di masa pandemi COVID-19 mendorong membludaknya pencairan klaim jaminan hari tua.

Yang lebih disesali, sementara pekerja ramai-ramai mencairkan klaim BP Jamsostek, karyawan dan petinggi BP Jamsostek malah menerapkan work from home (WFH). Para korban PHK mengajukan klaim dengan cara sistem online dan drop box yang tidak selalu lancar dan tidak semua korban PHK fasih teknologi. 

"Harus dicermati bahwa penerapan WFH BP Jamsostek itu mengindikasikan hilangnya pejabat BP Jamsostek dari peredaran di kantornya.  Mungkin ini sebagai strategi mereka untuk mengerem aliran dana yang harus keluar di kantong-kantong BP Jamsostek," kata mantan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Chazali H. Situmorang, saat diskusi online yang digelar Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (MP BPJS), dua hari lalu.

Menurutnya lagi, dana JHT memang tidak ada di brankas, adanya dalam bentuk investasi. Tentu ada kesulitan untuk menarik uang itu, namun BPJS harus berorientasi pada kepentingan peserta.  

"Sebab membantu peserta BP Jamsostek korban PHK yang mendapat tekanan ekonomi itu adalah membantu program pemerintah juga. Saat terjadi pandemik Covid-19 ini, justru itu ujian bagi para pimpinan BP Jamsostek,” katanya, dalam keterangan pers MP BPJS.

Menurut Chazali, BP Jamsostek harus membantu proses pencairan klaim JHT peserta, itu pun jika dananya masih ada. Yang menjadi masalah adalah jika dana sudah menipis.  

AYO BACA : Sistem Klaim Online BP Jamsostek Malah Mempersulit Korban PHK

Chazali menambahkan, sistem online BP Jamsostek tidak real time sehingga tidak bisa menentukan berapa kebutuhan dana klaimnya.

Sementara itu, tokoh pergerakan buruh, M. Jumhur Hidayat, yang juga hadir dalam diskusi, menilai sistem online BP Jamsostek masih menyimpan banyak masalah. 

"Sistem OL BP Jamsostek upgradenya tetap lambat, model pelayanannya bikin pusing peserta sebagai pihak yang dilayani. Harusnya yang pusing itu kan yang melayani, ini terbalik, justru yang dilayani dibuat pusing," kritik Jumhur.

BP Jamsostek dianggap mempersulit para korban PHK dengan sistem online yang diterapkan di masa pandemi COVID-19, bahkan bisa menunda hak pekerja dalam proses pembayaran klaim JHT.  

Jumhur katakan, dana kelolaan BP Jamsostek Rp 73 triliun yang dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur pun belum jelas kapan dibayar.  

"Kembalikan dana pekerja itu untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta, elite BP Jamsostek harus memihak pada kepentingan peserta dibanding memihak investor," tegas Jumhur.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar