Yamaha

Dana BOS Semakin Rawan Dikorupsi, KPK Harus Rutin Sidak Sekolah!

  Senin, 04 Mei 2020   Widya Victoria
Ilustrasi dana BOS

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Dana pendidikan untuk sekolah atau yang dikenal Biaya Operasional Sekolah (BOS) pada tahun 2020 digelontorkan sebesar Rp 54,32 triliun untuk 45,4 juta jiwa. Besaran tersebut meningkat sebesar 6,03 persen dibandingkan tahun 2019."

"Dan metode pengalihan anggaran dari Kemenkeu pun kini langsung ke akun bank sekolah. Jangan sampai, anggaran tersebut hanya menjadi bancakan pihak sekolah,” kata koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska) Adri Zulpianto dalam siaran persnya, Senin (4/5/2020).

Menurut Adri, kebijakan langsung seperti itu justru menjadi lahan korupsi yang kini beralih ke pemegang kuasa di sekolah. 

Sekolah yang menjadi sistem terbawah menjadi ladang bagi kepala sekolah. Pihak pengawas yang sering datang ke sekolah untuk meminta jatah dari dana BOS pun turut mengambil keuntungan.

“Setali tiga uang, kepsek dan pengawas seakan saling menyandera masing-masing dengan kelakuannya tersebut. Inilah yang kemudian, membuat sekolah tidak dapat melakukan keterbukaan kepada masyarakat, komite dan warga sekolah dari anggaran yang didapat, terlebih sekolah-sekolah swasta,” jelasnya.

Untuk itu, Adri meminta kepada Kemenkeu bekerja sama dengan Kemendikbud dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih memperhatikan harta kekayaan kepsek, pengawas sekolah, dan pejabat-pejabat di Dinas Pendidikan. “Karena korupsi dana pendidikan itu dilakukan secara massif,” tegasnya.

Selain itu, KPK dan Kemendikbud juga harus meminta laporan harta kekayaan kepsek setiap tahun, layaknya Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara( LHKPN). 

“Karena kepala sekolah saat ini banyak memiliki perusahaan, kendaraan-kendaraan yang lebih dari satu baik motor maupun mobil, dengan isi rumah yang mewah. Sedangkan kenyataanya gaji guru masih banyak yang terlantar,” paparnya.

Padahal, lanjutnya, sebesar 50 persen dari dana BOS harus digunakan untuk menggaji guru honorer. Belum lagi soal gedung sekolah yang berantakan, serta kegiatan siswa di sekolah yang masih minim. Termasuk dana BOS yang masih digunakan untuk menggaji guru ASN di sekolah.

“KPK juga harus rutin untuk melakukan inpeksi mendadak ke setiap sekolah dalam mendapatkan temuan-temuan pelanggaran yang terjadi di sekolah. Seperti duplikasi stempel-stempel di sekolah, duplikasi nota bon dan kuitansi di sekolah,” imbuh Adri.

Dia juga meminta Kemendikbud agar mewajibkan sekolah menjalankan UU Keterbukaan Informasi. Kemendikbud menyelaraskan dan menyeragamkan tabulasi keterbukaan informasi anggaran di sekolah dan di dinas pendidikan. Sehingga sekolah dan dinas pendidikan wajib membuka informasi anggaran dana BOS di sekolah. Hal ini perlu ditunjukkan pada setiap laporan berupa foto. Dengan begitu, setiap orang dapat melihat update informasi dana BOS di sekolah tersebut.

“Karena masih banyak sekolah hanya menempel papan informasi anggaran dana bos, tapi tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Sehingga dana BOS hanya menghasilkan kesia-siaan,” tutup Adri.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar