Yamaha

Lapak Asik BPJamsostek Malah Bikin Berisik, Banyak Dikeluhkan

  Jumat, 08 Mei 2020   Widya Victoria
diskusi virtual bertopik Lapak Asik Bikin Asyik atau Berisik? (Kornas MP BPJS)

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Sejak Maret hingga Mei 2020, sudah banyak pekerja terkena Pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah pandemik COVID-19. 

Data Kementerian Tenaga Kerja menunjukkan besaran angkanya mencapai lebih dari 2,8 juta orang. Sebagian besar mereka mengajukan klaim jaminan hari tua (JHT) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan setelah alami PHK.
Namun, banyak keluhan pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam pengajuan klaim JHT, utamanya dengan sistem online Lapak Asik. 

Demikian hasil diskusi virtual bertopik Lapak Asik Bikin Asyik atau Berisik? yang diinisiasi Koordinator Nasional Masyarakat Peduli BPJS (Kornas MP BPJS) pada Rabu malam (6/5/2020) lalu. Narasumber yang hadir Ketua Komisi IX DPR, Felly S Runtuwene; Ketua Kornas MP BPJS, Hery Susanto; dan anggota DJSN RI, Subiyanto. Diskusi virtual ini dipandu Ketua Korwil MP BPJS Jateng-DIY, Khusnul Imanudin selaku host. 

Felly mendesak BP Jamsostek untuk memberikan kemudahan pelayanan pencairan JHT bagi pekerja yang di PHK.  

“Jangan sampai langkah tersebut tidak dilakukannya. Bagaimanapun dana JHT sangat dibutuhkan pekerja yang di PHK untuk menyambung kehidupan mereka,” kata Felly.

Ia menjelaskan agar sistem pelayanan klaim BPJS Ketenagakerjaan seharusnya mempunyai metode dan teknologi yang canggih. Hal ini tidak cukup ada kemauan memperbaiki sistem saja tapi juga harus mengikuti peraturan yang mengikat.  

Menurutnya, pembatasan kuota pelayanan klaim JHT itu tidak ada dasar hukumnya.  “Harus berdasar pada aturan yang mengikat, jangan asal-asalan. Kami akan cek ke lapangan khususnya daerah yang paling banyak pekerja korban PHK,” kata Felly. 

Felly menekankan, jika sistem pelayanan klaim tidak diperbaiki bisa merusak citra BPJS Ketenagakerjaan.  

“Itu sama saja bunuh diri, apa yang mau diambil manfaatnya oleh rakyat jika tidak segera diperbaiki. DPR bisa melakukan fungsi pengawasan untuk mengkaji lebih dalam penyimpangan dari pelayanan klaim BPJS Ketenagakerjaan. Kami bisa meminta BPK RI untuk audit investigasi hal tersebut,” kata Felly.

Hery mengatakan pembatasan kuota pendaftaran klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan tidak diatur dalam UU BPJS, PP No 46 Tahun 2015 Tentang JHT maupun Permenaker No 19 Tentang Tata Cara Persyaratan dan Pembayaran Manfaat JHT.  

Pembatasan kuota pelayanan klaim JHT justru dinilainya bertentangan dengan UU 24/2011 Tentang BPJS Pasal 2. “Hapus kuota pelayanan klaim JHT. Sebab langgar asas kemanusiaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tegasnya.

Herry mengatakan, pembatasan kuota pelayanan klaim tersebut tidak terbuka itu bertentangan dengan prinsip BPJS yakni keterbukaan. "Peserta tidak tahu soal itu, bahwa pengajuan klaim JHT selalu tertolak ya karena ada pembatasan kuota klaim khususnya via Lapak Asik," ujarnya. 

"Lapak Asik tidak asik malah bikin berisik akibat banyak keluhan pekerja saja.  Mudahkan akses peserta untuk mendaftarkan klaimnya dan mendapatkan haknya,” imbuh Hery. 

Subiyanto sependapat jika pembatasan kuota pelayanan klaim JHT itu tidak ada dasar hukumnya. “Ini cara yang sewenang-wenang dari jajaran direksi BPJS Ketenagakerjaan, kuota dalam situasi normal saja per cabang antara 150-200 orang per hari. Kok di saat bencana pandemik ini malah dikurangi jadi 50 orang saja per hari per cabang BPJS.  Harus ditambah berkali lipat dibanding masa normal,” pungkasnya. 

  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar