Yamaha

Pemerintah, Stop Saling Bantah di Tengah Wabah

  Jumat, 08 Mei 2020   Aldi Gultom
Ilustrasi (dictio.id)

TEBET, AYOJAKARTA.COM -- Komunikasi publik pemerintah, yang seharusnya membantu masyarakat untuk menekan wabah, akhir-akhir ini malah kerap membingungkan publik.

Persoalan komunikasi publik sudah mencuat sejak pertama kali kasus positif COVID-19 ditemukan di Indonesia.

Anggota DPD RI dari DKI Jakarta, Fahira Idris, mengungkapkan, dalam situasi ini komunikasi publik menjadi pedoman dan panduan bagi masyarakat. Semua informasi dan kebijakan yang disampaikan tidak boleh bias, multitafsir atau ditafsirkan berbeda-beda.

“Artinya, semua informasi, kebijakan, dan tindakan penanggulangan wabah terukur dan tepat, sehingga publik merasa tenang dan terlindungi. Komunikasi publik pemerintah soal penanggulangan COVID-19 perlu terus diperbaiki,” ujar Fahira Idris, dalam keterangan resminya (Jumat, 8/5/2020).

Menurut Fahira, komunikasi publik yang cepat dan tepat harus diawali kebijakan penanggulangan yang efektif, efisien, serta tidak saling menegasikan. Koordinasi instansi di pusat, daerah dan termasuk dengan stakeholder lain, seharusnya ada di tahap kolaborasi. Jadi, tidak ada saling bantah antarinstansi ketika sebuah kebijakan baru dikeluarkan.

Selain itu, semua kebijakan dan informasi yang dikeluarkan harus dan wajib dikoordinasikan dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengkoordinasikan kegiatan antarlembaga.

Fahira menyebut sejumlah masalah komunikasi pemerintah, misalnya dalam penggunaan istilah "pulang kampung" dan "mudik". Atau terkait kebijakan Kemenhub mengizinkan operasi seluruh moda transportasi. Keputusan ini tentu membingungkan pemerintah daerah yang sedang menerapkan PSBB. 

“Kalau kepala daerah saja bingung, bagaimana dengan publik? Saran saya, apapun kebijakan yang terkait langsung dengan penanggulangan COVID-19, Gugus Tugas harus menjadi corong utamanya. Sebelum sebuah kebijakan diinformasikan ke publik, harus ada prakondisi menyamakan persepsi antarinstansi, terutama dengan pemerintah daerah selaku penanggung jawab PSBB,” pungkasnya. 

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar