Yamaha

Wagub DKI: Klaim JHT Seharusnya Dilayani Sesuai Asas Kemanusiaan dan Keadilan

  Sabtu, 09 Mei 2020   Aldi Gultom
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. (Ayojakarta.com/Khoirur Rozi)

TEBET, AYOJAKARTA.COM -- Metode work from home (WFH) yang diterapkan jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan di masa pandemi justru mendapatkan kritik keras.

BPJS Ketenagakerjaan menerapkan WFH, khususnya di wilayah DKI Jakarta, di saat banyak pekerja alami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan mengajukan klaim jaminan hari tua (JHT). Pelayanan klaim JHT dilakukan via online dan drop box. Sayangnya, pekerja kerap kesulitan mendaftarkan klaim JHT secara online karena kuota sering penuh akibat pembatasan pelayanan.

Persoalan itu kembali didiskusikan dalam diskusi online Masyarakat Peduli BPJS (MP BPJS) DKI Jakarta, yang digelar beberapa waktu lalu (Kamis, 7/5/2020).  

Diskusi bertopik "WFH BPJS Ketenagakerjaan Sudahkah Sesuai PSBB?" itu dihadiri Wagub DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, bersama Kepala Disnakertrans DKI Jakarta, Andri Yansyah. 

"Sebagai pengelola dana jaminan sosial pekerja, BPJS ketenagakerjaan punya tugas utama turut menanggulangi dampak besar yang dialami kelompok pekerja saat ini, yaitu PHK massal," kata Riza Patria.

Ariza, sapaan akrab Wagub DKI Jakarta itu, menekankan bahwa BPJS ketenagakerjaan harus memperlihatkan kinerja pelayanan. Ia harus melindungi para pekerja dan ini waktunya mengembalikan hak pekerja yang membayar iuran sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"Saya harap BPJS ketenagakerjaan tetap melaksanakan kewajiban pelayanan terhadap peserta BP Jamsostek sesuai protokol COVID-19," katanya.

Dia mengkritik pembatasan kuota pendaftar harian klaim JHT BPJS yang tak mungkin menampung besarnya jumlah peserta yang menjadi korban PHK. 

"Karena itu pengajuan klaim JHT harus diakomodir secara tepat agar sesuai dengan asas BPJS, yakni asas kemanusiaan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Kornas MP BPJS, Hery Susanto, yang juga hadir dalam diskusi mengatakan, situasi pandemi ini adalah situasi extra ordinary. Maka keliru jika BP Jamsostek menerapkan WFH ketika secara bersamaan terjadi PHK di mana-mana.

Ada sekitar 500 ribu buruh di DKI yang saat ini sudah terkena PHK. Sebagian besar mereka berbondong-bondong ajukan klaim JHT untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sisi lain, sistem pelayanan klaim online BP Jamsostek dibatasi kuota pendaftaran. Ini bertentangan dengan asas kemanusiaan dan berkeadilan sosial yang dianut BPJS.

"Kami mendesak pemerintah untuk mencabut WFH BPJS dan hapuskan pembatasan kuota pelayanan klaim online JHT," tegasnya.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar