Yamaha

Kepala Disnakertrans: Banyak Korban PHK, WFH BPJS Ketenagakerjaan Tidak Tepat

  Sabtu, 09 Mei 2020   Aldi Gultom
Kepala Dinas Nakertrans dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah. (Beritajakarta.id)

TEBET, AYOJAKARTA.COM -- Tidak tepat bila BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek), yang melayani kebutuhan hidup dasar warga, menerapkan metode kerja dari rumah (work from home) bagi karyawannya selama PSBB.

Hal itu ditegaskan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertrans), Andri Yansyah, ketika terlibat dalam diskusi daring yang digelar Masyarakat Peduli BPJS (MP BPJS) DKI Jakarta, Kamis (7/5/2020).  

Diskusi bertopik "WFH BPJS Ketenagakerjaan Sudahkah Sesuai PSBB?" itu juga melibatkan Wagub DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. 

BPJS Ketenagakerjaan menerapkan WFH, khususnya di wilayah DKI Jakarta, di saat banyak pekerja alami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan mengajukan klaim jaminan hari tua (JHT). Pelayanan klaim JHT dilakukan via online dan drop box. Sayangnya, pekerja kerap kesulitan mendaftarkan klaim JHT secara online karena kuota sering penuh akibat pembatasan pelayanan.

Menurutnya, WFH BP Jamsostek tidak tepat dan harus kembali ke sistem kerja dari kantor dengan pengaturan protokol COVID-19, social dan physical distancing.

"Pelayanan klaim online tidak boleh dibatasi kuota, itu hak peserta. Kami akan sidak dalam waktu dekat," kata Andri.

Sementara itu, Anggota DPRD DKI Jakarta, Syarif, menyatakan sangat setuju bila Disnakertrans DKI menggelar sidak ke kantor BP Jamsostek.  

"Nanti kami tunggu realisasinya dengan Disnakertrans Pemprov DKI Jakarta serta elemen masyarakat terkait pelayanan klaim JHT. Apalagi, JHT adalah murni uang pekerja. Harusnya pekerja dipermudah, jangan dipersulit. Sekarang THR dan pesangon korban PHK saja belum tentu mereka terima, kenapa klaim JHT kok susah?," protes Syarif.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar