Yamaha

Penumpang Membludak di Bandara, Maskapai yang Tidak tertib Harus Diberi Sanksi

  Sabtu, 16 Mei 2020   Aldi Gultom
Bandara Soekarno Hatta dipenuhi calon penumpang pesawat yang membawa bawa surat tugas. (Instagram Melanie Subono)

TEBET, AYOJAKARTA.COM -- Pemerintah harus tegas dan profesional menegakkan aturan hukum terkait kegiatan transportasi udara. Ini mesti dilakukan dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19.

Baru saja publik dihebohkan sebuah foto viral yang menggambarkan ramainya penumpang pesawat di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Heboh karena antrian panjang penumpang check in di loket maskapai penerbangan meski hanya orang tertentu dengan surat izin khusus yang diizinkan pemerintah melakukan perjalanan di masa pandemi. 

Tim Advokasi Peduli Penerbangan Indonesia melalui perwakilannya, Indra Rusmi, SH. MH, Johan Imanuel. SH, Joe Ricardo, SH. Fernando Hose, SH., dan Janitera, SH. menyampaikan beberapa hal penyebab kejadian itu. Pertama. kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Kedua, tidak ada pembatasan penumpang. Ketiga, pengendalian SOP manajemen transportasi yang kurang efektif. Keempat, kurang siap mengantisipasi penumpang yang mesti melakukan verifikasi.

Sedangkan Pemerintah telah menerbitkan kebijakan terkait kegiatan transportasi dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI No 25/2020 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Mengacu Permenhub tersebut, Pasal 1 ayat 2 menyatakan: "Larangan sementara penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk Transportasi Darat, Transportasi Perkeretaapian, Transportasi Laut; dan Transportasi Udara". Lebih lanjut mengenai larangan tersebut dinyatakan pada Pasal 1 ayat 3 berlaku tanggal 24 April 2020 sampai 31 Mei 2020.

"Sebaiknya Kemenhub melakukan evaluasi kepada maskapai penerbangan yang tidak tertib melaksanakan Permenhub dengan memberikan sanksi administratif," ujar Juru Bicara Tim Advokasi Peduli Penerbangan Indonesia, Indra Rusmi, SH MH.

Kemudian ada juga Peraturan Menteri Perhubungan RI No 18/2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang membatasi moda transportasi dalam Pandemi Covid-19 sebagaimana dinyatakan Pasal 1 ayat 1; Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (covid-19) adalah pengendalian dalam bentuk pembatasan moda transportasi.

Kemudian sebagaimana diketahui Pasal 10 ayat 1 Permenhub No 18/2020 bahwa pengendalian transportasi mengangkut penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 merupakan pembatasan jumlah penumpang pada sarana transportasi. Serta Pasal 10 ayat 2, pengendalian sebagaimana dimaksud ayat 1 juga berlaku untuk kegiatan transportasi dari dan ke daerah pembatasan sosial berskala besar.

"Karena itu, pemerintah perlu mengambil sikap agar prosedur hukum dapat dijalankan sesuai harapan," tutup pernyataan pers Tim Advokasi Peduli Penerbangan Indonesia.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar