Yamaha

Pemerintah Dianggap GegabahTerapkan New Normal

  Kamis, 28 Mei 2020   Khoirur Rozi
ilustrasi new normal/ ayobandung

TEBET TIMUR, AYOJAKARTA.COM - Pemerintah Indonesia tengah mewacanakan konsep new normal atau fase kehidupan baru setelah pandemi Covid-19. Dalam fase ini, masyarakat harus beradaptasi dengan protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus.

Namun, sebelum pemerintah menerapkan new normal, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Pemerintah diminta tidak terburu-buru membuat kebijakan tersebut sementara penularan virus masih terjadi.

Pakar epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga (FKM UNAIR), Laura Navika Yamani mengatakan, sebelum menerapkan new normal pemerintah perlu memonitoring penyebaran Covid-19. Pemerintah, katanya, harus memastikan angka penularan turun secara stabil.

"Jadi kalau menurut saya perlu ada monitoring dulu, apakah betul-betul penurunan kasusnya stabil atau tidak. Harus dipastikan betul jangan sampai seperti negara-negara yang sudah membuka lockdown, malah ditemukan kasus baru," kata Laura saat dihubungi Ayojakarta, Kamis (28/5/2020).

Lebih lanjut dia memaparkan, monitoring terhadap penularan Covid-19 tidak bisa dilakukan secara instan. Artinya, pengawasan perlu dilakukan paling tidak selama sebulan. Jika kasus Covid-19 menurun secara signifikan dan stabil, barulah new normal bisa diterapkan.

"Jadi kalau di Indonesia masih belum stabil untuk penurunan. Kalau diklaim sudah turun, harus dipastikan kasus yang menurun itu apakah konsisten atau tidak. Paling enggak dipantau selama 14 hari. Jadi kalau cuma penurunan dalam seminggu itu belum cukup. Bahkan pemantauan mungkin harus sebulan. Jangan terburu-buru," jelasnya.

Dia mencontohkan penurunan kasus yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta yang sempat turun. Namun, pasca Lebaran, justru terjadi peningkatan kasus positif Covid-19 di Ibu Kota. Oleh karena itu, dia kembali mengingatkan pentingnya monitoring.

"DKI mewacanakan mau memberlakukan new normal. Jadi karena beberapa saat DKI itu kan sudah mulai melandai kasusnya, terus kalau dihitung RT (angka reproduksi) kurang dari 1. Tapi sekarang sempat naik lagi saat puasa dan Lebaran itu kan. Nah ini yang perlu dimonitoring terlebih dahulu," ujarnya.

AYO BACA : Legislator Sarankan Ada Simulasi Sebelum Jabar Terapkan The New Normal

Kemudian, yang perlu diperhatikan sebelum menerapkan new normal adalah kapasitas kesehatan. Pemerintah perlu memastikan jumlah fasilitas kesehatan cukup untuk menampung pasien jika terjadi lonjakan saat aktivitas kembali normal.

"Perlu memperhatikan kapasitas fasilitas kesehatan. Indikator yang dilihat selain epidemiologis, ada penurunan kasus, kemudian harus mempersiapkan fasilitas kesehatan. Jangan sampai rumah sakit itu penuh. Harus ada persentase persiapan fasilitas yang memang bisa menampung. Artinya betul-betul dalam keadaan kosong," kata Laura.

Selanjutnya, mobilitas orang dari luar daerah yang belum menerapkan new normal juga perlu dikontrol. Sebab menurut Laura, mobilitas orang juga berpotensi memicu kasus baru.

"Takutnya nanti malah yang dari zona merah terus masuk, itu juga akan memicu penularan. Untuk di pulau Jawa sendiri menurut saya perlu dipastikan semuanya melandai," tuturnya.

Dia menambahkan, selama menerapkan new normal pemeriksaan secara massal tidak boleh berhenti. Bahkan pemeriksaan, baik rapid test maupun PCR, perlu dilakukan di tempat yang terindikasi ada penularan.

"Jadi tetap harus dilakukan pemeriksaan Covid-19 secara masif. Kalau perlu tidak hanya tracing dari kasus yang positif, tapi memeriksa orang-orang di tempat yang terindikasi adanya penularan atau tempat keramaian, misalnya pasar, terminal, stasiun dan lainnya," imbuhnya.

Catatan Redaksi: Jika anda merasakan gejala klinis awal COVID-19 seperti batuk, bersin, demam, dan kesulitan bernapas, untuk memastikannya atau mengetahui informasi yang benar perihal virus ini bisa menghubungi nomor hotline Posko KLB Dinkes DKI, baik melalui sambungan telepon maupun Whatsapp:  081388376955. Sementara, untuk nomor kegawatdaruratan dapat menghubungi 112 atau 119.

Bagi masyarakat di luar Jakarta, bisa menghubungi nomor hotline Kementerian Kesehatan RI di 021-5210411 atau nomor 081212123119.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar