Yamaha

Panja Covid-19 Bandung Barat Ingatkan Pemerintah Soal New Normal

  Jumat, 29 Mei 2020   Budi Cahyono
[Ilustrasi] Petugas memeriksa suhu tubuh pengendara di check point Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Gerbang Tol Pasteur, Kota Bandung, Selasa (25/5/2020).(Ayobandung.com/Kavin Faza)

BANDUNG, AYOJAKARTA.COM -- Panitia Kerja (Panja) Percepatan Penanganan COVID-19 DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) untuk menyiapkan sarana dan prasarana penunjang era normal baru yang mulai diterapkan 1 Juni mendatang. 

Ketua Panja Percepatan Penanganan COVID-19 DPRD KBB, Bagja Setiawan mengungkapkan hal tersebut harus disiapkan mengingat kurva kasus positif COVID-19 di KBB masih menunjukkan tren kenaikan. 

"Sederhananya masyarakat ini disuruh berdamai dengan virusnya. Tapi pemerintah daerah harus siap sarana penunjang, seperti rumah sakit, ruang isolasi, petugas kesehatan, dan lain-lain karena kurva kasus positif di KBB ini masih tinggi dan terus meningkat," ungkap Bagja saat dihubungi, Kamis (28/5/2020).

AYO BACA : Pemerintah Dianggap GegabahTerapkan New Normal

Jika sarana dan prasarananya tidak disiapkan dengan baik, pihaknya mengkhawatirkan adanya lonjakan kasus COVID-19 di KBB saat new normal diterapkan karena mengarah ke herd immunity. 

"Sampai saat ini kami belum melihat kesiapan Dinas Kesehatan menghadapi new normal ini. Kalau ada lonjakan kasus, mau dirawat di mana pasiennya, sekarang kan tidak ada ruang isolasi yang representatif di tiga rumah sakit KBB," ujarnya. 

Sebelum menerapkan tatanan era kehidupan normal baru di masa pandemi COVID-19, Bagja juga mengingatkan pentingnya edukasi bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana menjalani aktivitas di era tersebut. 

AYO BACA : Ini Aturan Naik KRL Era New Normal

Bukan tanpa alasan, hal tersebut melihat dari prilaku masyarakat KBB dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang tidak terlalu disiplin dan malah terkesan menyepelekan. 

"New normal ini kan berbeda dengan normal sebelum COVID-19, karena pemerintah sampai membuat panduan khususnya. Artinya perlu edukasi ke masyarakat, jangan sampai mereka menganggap normal baru ini sama dengan normal sebelumnya. Kita masih bertanggungjawab menghentikan penyebaran COVID-19," katanya. 

Jika menghadapi era normal baru tak disiapkan secara baik dan serius oleh pemerintah daerah, pihaknya khawatir akan terjadi kekacauan akibat prilaku masyarakat hingga menyebabkan lonjakan kasus positif.

"Khawatirnya seperti itu, saat new normal diterapkan dan masyarakat kembali ke kehidupan mereka seperti sebelum COVID-19, ada lonjakan kasus dalam satu waktu, pemerintah daerah jadi kerepotan karena tidak siap dan tidak punya sarana penunjang," tandasnya. (Tri Junari)

AYO BACA : New Normal, Kodam III/Siliwangi Jaga 500 Titik Keramaian

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar