Yamaha

Gubernur Anies: Tunjangan ASN Dipangkas untuk Kembalikan Kesejahteraan Rakyat Jakarta

  Jumat, 29 Mei 2020   Khoirur Rozi
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. (Ayojakarta.com)

GAMBIR, AYOJAKARTA.COM -- Rasionalisasi Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta menuai penolakan. 

Sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pun telah menyurati Sekretaris Daerah, Saefullah, meminta TKD tidak dipangkas.

Menjawab keluhan para pegawai, Gubernur Anies Baswedan mengatakan, rasionalisasi TKD sebagai dampak anjoknya pendapatan daerah akibat pandemi COVID-19. Anies menyebut pendapatan pajak turun dari Rp50,17 triliun menjadi Rp22,5 triliun. Sementara APBD DKI Jakarta hanya tersisa Rp47,2 triliun.

"Konsekuensinya, keputusan relokasi anggaran harus diambil. Tidak ada pilihan. Dalam kondisi pendapatan yang berkurang separuh, maka kita harus lakukan relokasi, kita harus melakukan pengurangan anggaran di berbagai sektor belanja langsung, belanja tidak langsung. Semua mengalami pemangkasan dan pemangkasannya drastis," jelas Anies di Balai Kota Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (29/5/2020).

Ia menjelaskan bahwa anggaran belanja pegawai berkurang sebesar Rp4,3 triliun. 25 persen TKD ASN Pemprov DKI dipindahkan untuk mengamankan anggaran bantuan sosial. Sementara, 25 persen lainnya ditunda untuk anggaran darurat penanganan COVID-19. Jadi total pemangkasan TKD ASN sebesar 50 persen.

Menurut Anies, sempat ada usulan agar TKD tidak dipangkas namun mengorbankan anggaran Bansos sebesar 50 persen. Nilai pemotongan Bansos itu diperkirakan sebesar Rp2 triliun atau setara 25 persen TKD. Namun usulan itu dimentahkannya, Pemprov DKI memilih untuk mengalokasikan anggaran TKD untuk Bansos.

"Pilihannya adalah uang rakyat sebesar Rp2 triliun itu diterima oleh 63 ribu ASN atau diterima 1,2 juta rakyat prasejahtera di Jakarta. Kita pilih untuk memberikan Rp2 triliun itu bagi rakyat prasejahtera di Jakarta," kata Anies.
 
Karena itu, Anies meminta kepada seluruh ASN di Pemprov DKI memahami kondisi yang ada. Saat ini anggaran diprioritaskan untuk menangani wabah COVID-19.

"Pemangkasan dilakukan di semua sektor. Semua difokuskan pada penanganan COVID-19, dampak turunannya, dan saya garisbawahi ini, semua usaha untuk mengembalikan kesejahteraan rakyat Jakarta," terangnya.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar