Yamaha

New Normal Harus Menormalkan Program BPJS

  Sabtu, 30 Mei 2020   Aldi Gultom

TEBET, AYOJAKARTA.COM -- New Normal yang diwacanakan pemerintah seharusnya berdampak baik bagi para peserta jaminan sosial di Indonesia. 

Ketua Koordinator Nasional Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Kornas MP BPJS), Hery Susanto, mengatakan sejumlah agenda perbaikan oleh pemerintah harus dilakukan jika new normal diberlakukan, khususnya terkait program BPJS.  

Sebab, new normal menuntut risiko biaya tinggi yang harus dijalani masyarakat sebagai peserta BPJS Kesehatan dan peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"Saat ini pekerja banyak alami pemutusan hubungan kerja (PHK). Apakah mereka akan kembali normal mendapatkan pekerjaan? Pastinya banyak pengangguran dan berdampak munculnya kemiskinan baru," katanya,   melalui siaran pers yang diterima redaksi.

Dalam konteks program jaminan sosial, iuran BPJS kesehatan yang alami kenaikan iuran sangat membebani masyarakat. Hal ini diperparah oleh PHK massal pekerja. Dampaknya, mereka tidak mampu membayar iuran BPJS Kesehatan.

Menurut Hery Susanto, new normal harus menormalkan kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat  sebagai pekerja yang ter-PHK. Sebab dengan status PHK, iuran BPJS Kesehatan pekerja tidak lagi menjadi tanggungan perusahaan pemberi kerja. Status kepesertaan BPJS Kesehatan mereka mesti berubah menjadi pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau bukan pekerja yang mesti ditanggung secara mandiri. 

"Negara harus merevisi peserta bantuan iuran (PBI) BPJS kesehatan dengan mengakomodasi pekerja yang ter-PHK itu," katanya. 

Efek PHK massal juga berdampak banyak pekerja menarik iuran Jaminan Hari Tua (JHT), tapi itu juga sulit dilakukan karena ada pembatasan kuota pelayanan klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan secara online.  

"New normal juga harus menormalkan pelayanan klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan pekerja korban PHK, dengan meniadakan pembatasan kuota pelayanan klaim JHT. Dana kelolaan BPJS ketenagakerjaan adalah sepenuhnya hak pekerja, pelayanan klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan harus manusiawi dan berkeadilan sosial, jangan batasi kuota pelayanan klaim," pungkasnya.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar