Yamaha

Kemenhub Resmi Perpanjang Masa Larangan Mudik hingga 7 Juni

  Sabtu, 30 Mei 2020   Khoirur Rozi
[ilustrasi] Petugas melakukan pemeriksaan kendaraan dari luar daerah di exit tol Cileunyi, Minggu (10/5/2020). (Ayobandung.com/Kavin Faza)

JAKARTA PUSAT, AYOJAKARTA.COM -- Kementerian Perhubungan memperpanjang masa larangan mudik lebaran hingga 7 Juni 2020. Selain itu, arus balik juga tidak diizinkan selama Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020 masih berlaku.

“Larangan mudik dan arus balik yang tadinya berlaku hingga 31 Mei 2020, diperpanjang hingga 7 Juni 2020," kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati di Jakarta, Sabtu (30/5/2020).

AYO BACA : Polda Jateng Perpanjang Operasi Ketupat Candi hingga 7 Juni

Menurut Adita, Kemenhub akan lebih mengetatkan pemeriksaan di sejumlah titik untuk mengawasi mobilitas orang. Di luar kriteria pengecualian, setiap orang dilarang bepergian keluar kota.

"Kemenhub akan memastikan pengawasan pengendalian transportasi di lapangan bahwa hanya orang yang memenuhi kriteria dan syarat sesuai SE Gugus Tugas yang masih boleh bepergian,” ujarnya.

AYO BACA : Ini 11 Indikator Kesehatan agar Masyarakat Bisa Kembali Beraktivitas Normal

Keputusan perpanjangan masa berlaku ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 116 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Berlaku Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020.

Aturan itu berisi tentang pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri 1441 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

"Terbitnya Keputusan Menhub ini untuk menindaklanjuti terbitnya Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 5 Tahun 2020 pada 25 Mei 2020 yang memperpanjang masa berlaku pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 hingga 7 juni 2020,” jelasnya.

Dia menambahkan, Menteri Perhubungan meminta kepada para Dirjen di lingkungan Kemenhub, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, gubernur, bupati/wali Kota, tim satgas Gugus Tugas pusat serta daerah, dan para operator transportasi untuk menyosialisasikan serta mengawasi implementasi aturan ini.

“Dalam setiap mengeluarkan aturan dan kebijakan, Kemenhub selalu berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan stakeholder terkait lainnya, sehingga kebijakan yang dikeluarkan dapat selaras dan saling mendukung dalam rangka mempercepat penanganan Covid-19,” imbuhnya.

AYO BACA : Keluar Masuk Jakarta Tanpa SIKM, 4 Tukang Nasi Goreng Asal Tegal Diisolasi di Lenteng Agung

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar