Yamaha

Menteri-menteri Jokowi Ini Dianggap Gagal Tangani COVID-19 dan Layak Diganti

  Senin, 08 Juni 2020   Widya Victoria
Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama (Milenial Talk)

TEBET, AYOJAKARTA.COM -- Penanganan pandemi COVID-19 secara umum berjalan baik jika ditinjau dari kekompakan semua kementerian yang bergerak.

Namun, yang jadi masalah adalah tim komunikasi baik Jurubicara atau menteri yang mengurusi bidang informasi dan komunikasi pemerintah. 

Begitu pendapat Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Masri Ikoni saat menjadi narasumber diskusi virtual Millenials Talk#3  "New Normal: Perlukah Reshuffle Kabinet?" yang dipandu Karman BM selaku Manajer Millennials Talk dan juga mantan ketum PP GPII. Narasumber lainnya yaitu Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama, pengamat politik yang juga dosen Ilmu Politik Universitas Krisnadwipayana Dr. Reza Hariyadi dan pengamat ekonomi Supiandi. 

"Pesan-pesan pemerintah tidak tersampaikan dengan baik ke masyarakat. Sehingga ada kesan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak kompak. Akibatnya masyarakat menjadi korban dari simpang siurnya komunikasi publik pemerintah," ujarnya. 

Untuk itu, Masri setuju jika Menteri Komunikasi dan Informasi, Johnny Gerard Plate termasuk Jurubicara Presiden Joko Widodo segera dievaluasi. 

Haris cenderung meminta supaya Presiden Jokowi segera mengevaluasi kinerja seluruh menterinya. Terutama, menteri-menteri yang kelihatan kinerja buruk selama pandemi. 

Haris menyebut empat menteri yang harus dievaluasi yaitu Menko Perekonomian, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Menteri Pendidikan.

Masih kata Haris, alasan untuk mengganti Menko Perekonomian Airlangga Hartanto lantaran carut marutnya persoalan program Prakerja.  Airlangga dinilainya ingin mencari panggung sendiri. "Punya motif politik menuju 2024. Itu tidak boleh," cetus Haris. 

Sedangkan alasan untuk me-reshuffle Mensos Juliari P. Batubara, menurut Haris, karena banyaknya data penduduk yang tidak valid sehingga program jaminan sosial tidak berjalan dengan baik. "Mensos gagal menyiapkan data yang baik, program jaminan pengamanan sosial tidak tepat sasaran dan cenderung bermasalah," ucapnya.

Menkes Terawan Agus Putranto juga dinilainya layak diganti karena cenderung lalai dan meremehkan COVID-19. 

Nah terkait Mendiknas, Ketum KNPI yang semasa bangku kuliah aktif demontrasi itu melihat Nadiem Makarim gagal membuat kebijakan yang adaptif dengan penanganan COVID-19. Bahkan tidak mampu memperjuangkan supaya bidang pendidikan turut diberikan insentif dari anggaran Rp405 triliun untuk penanganan COVID-19. 

"Kehebatan yang dielu-elukan dari seorang Nadiem tiba-tiba hilang tak nampak," cetusnya. 

Sebaliknya, Supiandi lebih setuju memberikan kesempatan kepada menteri-menteri ekonomi Jokowi untuk bekerja. "Ekonomi sedang tidak menentu akibat COVID-19, tidak jaminan bila menteri menteri diganti akan kerja lebih baik," terang alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada ini. 

Supiandi mengusulkan ke depan, Indonesia perlu desain pembangunan skenario pembangunan jangka panjang dan berkelanjutan yang memperhatikan bencana. Selain itu Indonesia perlu mencadangkan dana bencana lebih besar. Pasalnya, lanjut dia, dana on call yang dimiliki Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tidak cukup untuk hadapi bencana seluas COVID-19.

Ade mengatakan, resuffle kabinet yang jadi hak prerogatif presiden harus dilihat dari beberap variabel. Di antaranya adalah popularitas. Sementara ini popularitas kabinet Jokowi terbilang masih bagus.

Ade juga melihat dinamika di tengah masyakat yang ada saat ini, seperti adanya wacana impeachment atau new presiden belum memiliki signifikansi. 
"Gerakan itu akan signifikan jika wacana publik sejalan dengan gerakan ekstraparlementer. Ini kan tidak ada," ujar Ade. 

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar