Yamaha

Pengamat: Sistem Ganjil-Genap Kendaraan Berlawanan dengan PSBB Transisi

  Senin, 08 Juni 2020   Khoirur Rozi
Suasana arus lalu lintas di kawasan Jalan Sudirman-Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, saat penerapan pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil-genap. (Ayojakarta.com)

TEBET, AYOJAKARTA.COM -- Sistem ganjil-genap di DKI Jakarta berlawanan dengan upaya menekan penularan COVID-19. 

Jika sistem pembatasan kendaraan itu diberlakukan saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Transisi, banyak masyarakat beralih ke angkutan umum sehingga berpotensi membuat penumpukan penumpang.

Hal itu disampaikan pengamat kebijakan transportasi, Azas Tigor Nainggolan, saat diwawancara Ayojakarta. Menurutnya, aturan ganjil-genap juga tidak sejalan dengan kebijakan PSBB Transisi.

Selama PSBB Jakarta berlaku, lanjut Tigor, ganjil-genap mesti ditiadakan agar masyarakat menggunakan kendaraan pribadi. Ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan di angkutan umum.

"Ada ketidaksesuaian antara rencana kebijakan ganjil-genap dalam PSBB transisi di Jakarta. Kebijakan pertama, menekan dan mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi dan masyarakat didorong pindah gunakan angkutan umum massal. Kebijakan kedua mengatur mengurangi 50 persen layanan angkutan umum dari biasanya," jelas Tigor, Senin (8/6/2020).

Tigor mengatakan, Pemprov DKI Jakarta perlu mengantisipasi lonjakan pengguna angkutan umum jika ganjil-genap benar-benar diberlakukan. 

AYO BACA : Anies: Ganjil-Genap Belum Urgen Berlaku di Jakarta

"Bukankah akan terjadi lonjakan atau peningkatan pengguna layanan angkutan umum massal? Perhitungan atau antisipasinya adalah setidaknya agar tidak terjadi penumpukan masyarakat pada saat mengakses layanan angkutan umum," kata Tigor.

Tigor menegaskan bahwa sistem ganjil-genap tidak tepat dilakukan selama PSBB Transisi. Menurutnya, ganjil-genap baru bisa kembali diterapkan setelah kondisi Jakarta betul-betul aman dari wabah virus corona.

"Penerapan PSBB transisi tanpa ganjil-genap ini untuk mencegah terjadinya lonjakan atau peningkatan (kasus COVID-19) akibat kerumunan penumpang di sarana pendukung layanan angkutan umum massal di terminal atau stasiun," imbuhnya.

Pembatasan kendaraan pribadi dengan ganjil-genap ditiadakan sejak 15 Maret 2020 saat sejumlah aktivitas mulai dibatasi oleh kebijakan PSBB. Ganjil-genap ditiadakan sementara agar masyarakat menggunakan kendaraan pribadi sehingga mengurangi kepadatan di angkutan umum.

Anies kembali mengatur ganjil-genap dalam Keputusan Gubernur 51/2020 Tentang PSBB Transisi. Dalam pasal 17 Ayat 2 poin a disebutkan, kendaraaan bermotor pribadi berupa sepeda motor dan mobil beroperasi dengan prinsip ganjil-genap pada kawasan pengendalian lalu lintas.

Kemudian, pada Pasal 18 Ayat 3 diatur bahwa pemberlakuan kawasan pengendalian lalu iintas dengan sistem ganjil genap ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 

Selanjutnya, pada Ayat 4, pedoman teknis mengenai ruas jalan yang diberlakukan ganjil-genap diatur oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

AYO BACA : Pengamat: Sistem Ganjil-Genap Kendaraan Berlawanan dengan PSBB Transisi

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar