Yamaha

Begini Pengaturan Jam Kerja Masa New Normal untuk Perkantoran di Jabodetabek

  Senin, 15 Juni 2020   Husnul Khatimah
Antrean Penumpang KRL di Stasiun Bogor (Ayobogor/Husnul Khatimah)

BOGOR TENGAH, AYOJAKARTA.COM -- Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto mengatakan Gugus Tugas Nasional sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengaturan Jam Kerja pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

Pengaturan jam kerja perkantoran di Jabodetabek itu diantaranya ditujukan untuk mengurangi kepadatan penumpang di stasiun Kereta Rel Listrik (KRL).

AYO BACA : Pembagian Jam Kerja Sudah Berlaku di Jakarta, Wali Kota Bogor Klaim Belum Optimal

“Berdasarkan data satu moda transportasi, seperti commuter line atau KRL, lebih dari 75 persen penumpang KRL adalah para pekerja, baik ASN, BUMN, maupun swasta. Kalau kita perhatikan detail pergerakannya, hampir 45 persen mereka bergerak bersama-sama di sekitar jam 5.30 sampai 6.30,” ujar Yurianto melalui keterangannya, Senin (15/6/2020).

Yurianto mengatakan bahwa kondisi tersebut berisiko ketika para pekerja berangkat secara bersamaan pada jam yang hampir sama, menuju ke tempat kerja. Surat edaran tersebut akan mengatur dua tahapan awal mulai bekerja, yang diharapkan dapat berimplikasi pada akhir hari jam kerja.

AYO BACA : Antrean Penumpang KRL di Stasiun Bogor Diklaim Lebih Terurai

“Untuk gelombang pertama, kita berharap, bahwa seluruh institusi yang mempekerjakan ASN, BUMN, maupun swasta, akan menggunakan dua tahapan. Tahap pertama atau gelombang yang pertama, akan memulai pekerjaan mulai 07.00 sampai 07.30 WIB. Diharapkan dengan 8 jam kerja, maka akan mengakhiri pekerjaannya di 15.00 atau 15.30,” ujarnya.

Sementara gelombang yang kedua, diharapkan mulai bekerja pada pukul 10.00 sampai 10.30, sehingga diharapkan akan mengakhiri jam kerja pada 18.00 dan 18.30. Upaya ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kapasitas moda transportasi umum dengan jumlah penumpang.

Gugus Tugas berharap penerapan protokol kesehatan dapat diselenggarakan secara lebih baik, secara konsisten, baik pada sisi fasilitas yang tersedia, maupun pada sisi masyarakat yang menggunakan fasilitas itu. 

“Keseimbangan ini harus kita laksanakan dan kita membutuhkan kerjasama, dan partisipasi semuanya,” katanya. 

AYO BACA : Berjubel Panjang, Anies Baswedan dan Bima Arya Ikut Antrean Penumpang KRL Bogor

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar