Yamaha

Komisi E DPRD Jateng: Sosialisasi Lemah, Jateng Tak Siap New Normal

  Senin, 15 Juni 2020   Budi Cahyono
Tim gabungan dari beberapa kelurahan di Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, bersama Koramil dan Polsek Gunungpati melakukan razia masker di Jalan Muntal Gunungpati, Senin (15/6/2020). (Ayosemarang.com/Kemmy Wijaya)

SEMARANG, AYOJAKARTA.COM – Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, Yudi Indras Wiendarto, mengkritisi persiapan Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menghadapi new normal atau adaptasi kebiasaan baru (ABK).

Menurutnya, Jawa Tengah tak siap menghadapi kondisi new normal, sebagaimana yang akan diterapkan oleh pemerintah pusat di sejumlah wilayah. Alasannya, kesadaran masyarakat pada protokol kesehatan menghadapi Covid 19 rendah.

“Saat ini upaya pencegahan penularan Covid-19 menekankan pada kesadaran masyarakat. Di sisi lain, kesadaran masyarakat rendah karena sosialisasi juga lemah. Jateng belum siap hadapi new normal,” tegas Yudi, dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/6/2020).

Yudi yang juga anggota Fraksi Gerindra DPRD Jateng tersebut mengatakan, rendahnya kesadaran masyarakat pada bahaya Covid-19 juga disebabkan oleh lemahnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

AYO BACA : Pemkot Semarang Jadi Klaster Baru, 20 ASN Positif Covid-19

Hal itu ia temui saat melakukan pantauan di sejumlah wilayah. Menurutnya, sosialisasi memang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi, namun belum jelas tolok ukurnya.

Ia membandingkannya dengan upaya sosialisasi pada saat pemilu atau pilkada. Ada ketentuan jelas, berapa baliho atau poster yang harus disediakan dan dipasang oleh pemerintah. Sebarannya pun juga benar-benar merata hingga ke tingkat kecamatan atau kelurahan.

 “Tapi bentuk sosialisasi pada pencegahan Covid ini tidak jelas. Memang sudah ada, tapi sangat minim dan tak ada tolok ukurnya. Mestinya alokasi anggaran bisa detail sebagaimana sosialisasi pemilu,” kata Yudi.

Untuk mencukupi kebutuhan sosialisasi dalam bentuk fisik, lanjutnya, jelas bisa. Pemprov telah mengalokasikan anggaran triliunan rupiah untuk penanganan Covid-19. Dana itu berasal dari realokasi APBD 2019.

AYO BACA : Pemprov Jateng Siapkan Anggaran untuk Dukung Jogo Tonggo

Anggaran diantaranya digunakan untuk penanganan pasien, termasuk pemulihan ekonomi. Namun sekali lagi alokasi untuk sosialisasi belum terlihat nyata. Di sisi lain, pemerintah juga diminta aktif melakukan sosialisasi melalui media sosial.

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jateng ini sepakat jika perekonomian masyarakat harus terus berjalan, namun mesti dibarengi  dengan sosialisasi perihal protokol kesehatan yang masif.

Ia juga prihatin saat Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang menerapkan perlakukan berbeda dalam penanganan Covid-19. Di saat ada pedagang di pasar dinyatakan positif Covid-19 maka pasar ditutup dalam beberapa hari. Di sisi lain, ketika ada 20 pejabat Pemkot Semarang positif Covid-19 namun kebijakan berbeda.

 “Kenapa berbeda? Artinya, pencegahan dengan sosialisasi begitu penting. Tak hanya di Semarang tapi juga semua wilayah di Jateng. Apalagi di wilayah kabupaten yang jauh dari wilayah perkotaannya,” terang Yudi.

Berdasarkan corona.jatengprov.go.id, hingga Senin 15 Juni 2020 pukul 13.27 WIB, ada sebanyak 2.249 kasus di Jateng. sebanyak 1.034 orang masih dirawat, 1.045 orang sembuh dan 170 orang meninggal dunia. Jumlah pasien dalam pengawasan ada 6.973.

AYO BACA : 3 Klaster Baru Pemicu Meningkatnya Corona di Semarang

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar