Yamaha

BPJS Kesehatan Tindak 6 Kasus Fraud yang Rugikan Negara Triliunan Rupiah

  Sabtu, 20 Juni 2020   Khoirur Rozi
Direktur Kepatuhan, Hukum dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi/ instagram: @bayuwahyudi_bayu

TEBET, AYOJAKARTA.COM - Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tak luput dari kecurangan atau fraud. Tindakan ini dilakukan berbagai pihak yang berujung pada kerugian negara termasuk defisit BPJS Kesehatan.

Direktur Kepatuhan, Hukum dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi mengungkapkan pada periode 2018-2019 ditemukan 12 kasus fraud. Dari jumlah kasus itu, 6 di antaranya telah ditangani BPJS Kesehatan.

AYO BACA : New Normal Harus Menormalkan Program BPJS

"Ini yang sedang kita indaklanjuti termasuk pengembalian kelebihan klaim yang sudah dilakukan. Dari temuan sebanyak 12 kasus, sudah kita tindak 6 kasus," kata Bayu dalam diskusi Polemik Trijaya, Sabtu (20/6/2020).

Menurut Bayu, tindakan fraud itu dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari peserta JKN, petugas BPJS Kesehatan, pemberi layanan atau rumah sakit, penyedia obat atau alat kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya. Kecurangan ini dilakukan untuk mengeruk keuntungan dari program JKN.

AYO BACA : Gabungan Perusahaan Outsourcing Keberatan Perpres Kenaikan Iuran BPJS

"Jadi kita sebut kecurangan, dalam hal ini didefinisikan sebagai fraud, yakni dengan sengaja untuk mendapatkan hasil berupa keuangan," ujarnya.

Kerugian negara akibat fraud ini tak sedikit. Menurut Bayu, pihaknya telah menyelamatkan uang negara kurang lebih Rp1 triliun. Uang tersebut berasal dari klaim yang tidak wajar atau tidak sesuai ketentuan BPJS Kesehatan.

"Itu masalah pembiayaan, tapi sudah diselamatan BPJS karena tidak sesuai ketetnuan yang ada. Sehingga bisa diselematkan lebih kurang Rp1 triliun. Tapi itu dikembalikan dan tidak bocor," jelasnya

Untuk mencegah terjadinya kecurangan, BPJS Kesehatan membuat sistem pengawasan program JKN. Dia mencontohkan, setiap pengguna layanan BPJS Kesehatan yang membutuhkan biaya perawatan tinggi, maka wajib menggunan ID dengan finger print. Cara ini agar kartu BPJS Kesehatan tidak digunakan orang lain.

"Kita memberikan sistem yang akan mengawasi kita semua. Kemdian regulasi, keterbukaan, dan niat kita semua bahwa program JKN KIS ini bukan hanya tugas BPJS tapu tugas semua warga negara untuk menyukseskan program ini," imbuhnya.

AYO BACA : Iuran BPJS Naik Lagi, Pemerintah Berbisnis Kesehatan dengan Rakyat Sendiri

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar